Loading
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Humphrey Djemat. (Istimewa)
YOGYAKARTA, ARAHPOLITIK.COM - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Humphrey Djemat, sesalkan alasan Polda DIY tidak memberikan izin acara Deklarasi Roemah Joeang Prabowo-Sandi di Kantor PPP, Yogyakarta yang sedianya akan digelar , Minggu (24/02/2019).
Alasan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melarang acara tersebut karena 'keabsahan kepengurusan DPW PPP' yang dikuasai Humprey, dinilai terlalu mengada-ada. Padahal, kata Humpery Sekretariat tersebut sudah ada di pihaknya.
"Bukankah tugas pihak keamanan untuk menjaga ketertiban kalau ada pihak luar yang memprovokasi selama acara berlangsung. Ini malah mengada-ada bahkan alasan lokasi acara dekat kantor PDIP, kan aneh," kata Humprey kepada wartawan.
Dijelaskan, PPP DIY dianggap sangat militan karena itu maka pihak penegak hukum dalam hal ini Polda DIY akhirnya melarang kegiatan tersebut.
"Saya rasa, alasanya adalah karena PPP Yogyakarta ini terkenal sangat militan mendukung pasangan 02 dan menentang penzoliman yang telah dilakukan penguasa terhadap PPP," tegasnya.
Humphrey menilai dengan adanya alasan demikian maka dirinya menganggap aparat Polisi telah bertindak tidak netral dan terkesan membela penguasa.
"Ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan dari penguasa dan bersifat otoriter," tandasnya.
Humphrey Djemat juga meyakinI larangan deklarasi tersebut adalah bentuk kekhawatiran menurunya dukungan terhadap 01.
"Karena kami khususnya PPP Yogyakarta adalah militan mendukung pasangan 02," paparnya.
Sebelumnya pihak Kepolisian Polda Yogyakarta tidak memberikan izin terkait acara Deklarasi Roemah Joeang Prabowo-Sandi tersebut.
Alasannya lokasi Sekretariat DPW PPP yang akan dijadikan tempat deklarasi masih dalam sengketa antara dua kubu di PPP.
Selain itu kata Humphrey Djemat, mereka juga mempertimbangkan lokasi acara yang berdekatan dengan Kantor PDIPsehingga rawan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Laporan: Rafael