PDIP Beberkan 8 Tantangan Indonesia di Rakernas 2026, Ini Daftar Lengkapnya

JAKARTA, POLITIK.ARAHKITA.COM — Penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan Tahun 2026 menjadi panggung bagi partai berlambang banteng itu untuk memetakan persoalan besar yang dinilai sedang—dan akan terus—menghadang perjalanan Indonesia ke depan.

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham, menyebut tantangan yang dihadapi bangsa tidak bisa dianggap ringan. Dalam pembacaan naskah Rekomendasi Eksternal Rakernas di Jakarta, Senin (12/1/2026), ia menegaskan setidaknya ada delapan tantangan utama yang perlu dijawab serius.

“PDI Perjuangan menyadari tantangan masa depan tidak mudah. Setidaknya ada delapan tantangan utama,” ujar Jamaluddin saat menyampaikan rekomendasi tersebut. 

1) Krisis Keteladanan Bernegara

Tantangan pertama yang disorot adalah krisis keteladanan: menurunnya standar etika dan tata perilaku dalam kehidupan bernegara. Kondisi ini disebut muncul akibat praktik penyelewengan yang membuat publik kehilangan figur panutan dalam tata kelola kekuasaan.

2) Bencana Ekologis akibat Kebijakan yang Keliru

Masalah kedua menyangkut bencana dan malapetaka ekologis. PDIP menilai ini terkait kesalahan kebijakan tata ruang, konversi hutan yang tidak terkendali, hingga industrialisasi yang bertumpu pada model ekstraktif—menguras alam tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan.

3) Robohnya Supremasi Hukum

Berikutnya, Jamaluddin mengkritik merosotnya supremasi hukum, yang membuat hukum seakan kehilangan “ruh” kemanusiaan dan keadaban. Sorotan ini mengarah pada kekhawatiran bahwa hukum tidak lagi memberi rasa aman dan keadilan sebagaimana mestinya.

4) Ekonomi Sistemik: Fiskal Terbatas, Utang, hingga Deindustrialisasi

Tantangan keempat datang dari persoalan ekonomi sistemik. Disebutkan problem berlapis mulai dari keterbatasan fiskal, penumpukan utang luar negeri, korupsi, sampai deindustrialisasi yang berimbas pada meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. 

5) Otoritarian Populis dan Abuse of Power

PDIP juga menaruh perhatian pada gejala otoritarian populis: ketika kekuasaan bekerja dengan cara membungkam kritik, mengabaikan mekanisme check and balances, hingga berujung pada penyalahgunaan kewenangan negara.

6) Tata Kelola Pemerintahan yang Menyimpang

Selanjutnya, Rakernas menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dan taat aturan. Jamaluddin menyebut adanya pelanggaran terhadap prinsip good governance, yang jika dibiarkan akan membuat lembaga negara kehilangan kepercayaan publik.

7) Politik Tidak Demokratis dan Mengabaikan Suara Rakyat

Masalah ketujuh berkaitan dengan praktik politik yang dinilai tidak sehat: ketika proses demokrasi hanya formalitas, sementara aspirasi warga terpinggirkan. Kritik ini menyinggung situasi di mana suara rakyat tidak benar-benar menjadi penentu arah kebijakan.

8) Pertarungan Geopolitik Global

Terakhir, tantangan besar juga datang dari arena dunia: pertarungan geopolitik global yang dinilai memunculkan kembali pola neo-otoritarianisme dan neo-imperialisme. Artinya, tekanan antarnegara dan tarik-menarik kepentingan global bisa berdampak langsung pada stabilitas nasional. 

“Kebenaran Pasti Menang”: Tema Rakernas

Delapan tantangan itu, menurut PDIP, dijawab melalui tema Rakernas: “Satyam Eva Jayate: Di sanalah Aku Berdiri Untuk Selama-lamanya”—pesan bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang dan menjadi pijakan perjuangan politik. 

Dalam penutup pernyataannya, Jamaluddin menegaskan arah politik PDIP tetap bertumpu pada Pancasila dan semangat kelahiran 1 Juni 1945, dengan panduan ide, imajinasi, etika, serta cita-cita Bung Karno dan Megawati Soekarnoputri sebagaimana dikutip Antara.

Ia menyebut PDIP menempatkan etika-moral, keteladanan, dan kebenaran hakiki sebagai kompas perjuangan politik: mulai dari kebenaran ideologis Pancasila, kebenaran konstitusional UUD 1945, hingga kebenaran etika yang berpihak kepada rakyat.