​Megawati: Jangan Tarik Mundur Demokrasi, Pilkada Harus Tetap di Tangan Rakyat!

JAKARTA, POLITIK.ARAHKITA.COM - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan pernyataan menohok terkait isu panas pemilihan kepala daerah. Secara gamblang, Megawati menegaskan bahwa partainya berdiri di garis depan untuk menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.​

Bagi Megawati, urusan memilih pemimpin daerah bukan sekadar teknis pencoblosan, melainkan soal muruah demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sah secara konstitusi.​

Bersandar pada Putusan MK Terbaru

​Langkah tegas PDIP ini bukan tanpa dasar hukum yang kuat. Megawati merujuk langsung pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 110/PUU-XXIII/2025. Putusan ini menjadi "senjata" baru yang mempertegas bahwa Pilkada adalah bagian tak terpisahkan dari Pemilihan Umum.

​"PDI Perjuangan menolak tegas setiap wacana Pilkada tidak langsung melalui DPRD. Ini bukan cuma sikap politik praktis, tapi ini adalah sikap ideologis, konstitusional, dan historis kita," ujar Megawati dalam penutupan Rakernas I PDIP Tahun 2026 di Jakarta, Senin (12/1/2026).

​Melawan Arus Elitis​

Presiden ke-5 RI ini mengingatkan bahwa mengembalikan pemilihan ke tangan DPRD sama saja dengan mengkhianati semangat Reformasi 1998. Ia menilai, hak rakyat tidak boleh dipangkas atau "disandera" oleh mekanisme perwakilan yang tertutup dan cenderung elitis.

Berdasarkan esensi putusan MK, kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin daerah adalah hak mutlak. Jika Pilkada ditarik kembali ke DPRD, hal tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 22E UUD 1945 hasil amandemen.

​"Pilkada harus dijalankan langsung oleh rakyat. Wacana lewat DPRD itu tidak hanya melawan semangat Reformasi, tapi juga menabrak putusan MK yang sifatnya final dan mengikat," tegasnya dikutip Antara.

​Menjaga Warisan Reformasi

​Bagi Megawati, Pilkada langsung adalah salah satu pencapaian terbesar bangsa Indonesia setelah lepas dari belenggu sentralisme kekuasaan selama puluhan tahun. Mengembalikan mekanisme ke DPRD dianggap sebagai langkah mundur ke masa lalu yang minim akuntabilitas.

​Di akhir pidatonya yang menggelegar, Megawati memastikan PDIP akan terus mengawal hak politik warga negara agar tidak tergerus oleh kepentingan politik sesaat.

​"Reformasi itu bukan untuk dibatalkan pelan-pelan. Tugas kita adalah menjaga, memperkuat, dan menyempurnakannya agar demokrasi kita tidak jalan mundur," pungkasnya.