PDIP Tegas Pertahankan Pilkada Langsung, Dorong E-Voting untuk Tekan Biaya Politik

JAKARTA, POLITIK.ARAHKITA.COM — PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan sikapnya untuk tetap mempertahankan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Bagi PDIP, pilkada langsung adalah wujud nyata kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya sendiri.

Sikap tersebut disampaikan dalam Rekomendasi Eksternal Rakernas I PDI Perjuangan yang dibacakan di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta, pada Senin (12/1/2026).

Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham, mengatakan rakernas menilai pilkada langsung perlu dijaga karena berkaitan langsung dengan legitimasi kepemimpinan di daerah.

“Rakernas I partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun,” kata Jamaluddin.

Ia menekankan, hak rakyat untuk memilih pemimpin di tingkat daerah tidak boleh diganggu gugat. Menurutnya, kedaulatan rakyat merupakan fondasi yang harus terus dijaga agar pemerintahan daerah memiliki dasar mandat yang kuat.

Namun, PDIP juga menyoroti persoalan klasik yang kerap membayangi pilkada, yakni tingginya biaya politik. Dalam rekomendasinya, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu mendorong transformasi sistem pemungutan suara agar lebih efisien tanpa menurunkan kualitas demokrasi.

Salah satu langkah yang didorong adalah penerapan teknologi pemilu seperti e-voting. Selain dianggap dapat membantu efisiensi anggaran, inovasi ini juga dinilai bisa memperkuat akuntabilitas jika dibarengi tata kelola yang ketat.

“Rakernas I Partai mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politic serta mencegah pembiayaan rekomendasi calon atau mahar politik,” lanjut Jamaluddin dikutip Antara.

Tak hanya soal e-voting, rekomendasi Rakernas I PDIP juga memuat dorongan untuk pembatasan biaya kampanye serta peningkatan profesionalitas penyelenggara pemilu. Bagi PDIP, penyelenggara yang berintegritas adalah kunci agar pilkada tidak mudah disusupi kepentingan pemodal.

PDIP menilai pilkada yang bersih akan menghasilkan pemimpin yang bekerja untuk rakyat, bukan untuk membayar “utang politik” kepada sponsor atau pemodal kampanye.

“Setiap tahapan Pilkada harus memastikan kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan pada kekuatan kapital. Dengan penegakan hukum yang tegas terhadap politik uang, kita menjaga marwah demokrasi kita,” tuturnya.