Rakernas PDIP: Puan Jelaskan Arti Partai Penyeimbang dalam Demokrasi

JAKARTA, POLITIK.ARAHKITA.COM — Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik, Puan Maharani, menegaskan posisi partainya sebagai partai penyeimbang dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Sikap itu disampaikan Puan di hadapan ribuan kader banteng dalam Rakernas I yang juga dirangkai dengan perayaan HUT ke-53 PDIP, di Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026).

Dalam pemaparannya yang bertajuk “Kebijakan dan Strategi Politik Partai Penyeimbang”, Puan menekankan bahwa berada di luar kabinet bukan berarti menjauh dari urusan negara. Justru, menurutnya, partai politik yang tidak masuk pemerintahan memegang peran penting dalam demokrasi: menjadi kontrol agar kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan.

“Pada dasarnya, partai politik di luar partai-partai kabinet pemerintah berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan dalam sistem demokrasi. Perannya mengawal agar pemerintahan berjalan sesuai konstitusi dan kepentingan rakyat,” ujar Puan, dikutip dari keterangan tertulis.

Bagi PDI Perjuangan, kata Puan, posisi penyeimbang bukan sikap pasif. Bukan juga sekadar menunggu momentum atau membiarkan keadaan berjalan begitu saja. Ia menyebut, menjadi penyeimbang berarti hadir secara aktif untuk memastikan perjalanan bangsa tetap sejalan dengan cita-cita kemerdekaan.

Dalam konteks itu, Puan menyampaikan PDIP akan mendukung setiap kebijakan negara yang benar-benar berpihak pada rakyat. Namun di saat yang sama, PDIP juga merasa memiliki kewajiban untuk mengingatkan ketika kebijakan atau arah kekuasaan mulai menjauh dari nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, dan kedaulatan rakyat.

“Inilah watak PDI Perjuangan sejak awal: setia pada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” tegasnya.

Puan yang juga Ketua DPR RI menambahkan, pembangunan harus terus berjalan dan tak boleh berhenti hanya karena PDIP berada di luar pemerintahan. Menurutnya, kebutuhan rakyat justru menuntut pembangunan tetap bergerak maju.

“Apakah karena kita tidak menjadi pemerintah, pembangunan harus berhenti? Tentu saja tidak. Karena itu kita harus mengawal secara kritis jalannya pemerintahan agar dari waktu ke waktu rakyat merasakan hidupnya semakin baik,” kata Puan dikutip Antara.

Lebih jauh, Puan menjelaskan ada tiga tujuan utama PDIP dalam posisi sebagai partai penyeimbang. Pertama, memastikan jalannya pemerintahan tetap sesuai konstitusi dan kepentingan publik. Kedua, menjaga pembangunan nasional agar terus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Ketiga, membangun relasi politik yang strategis agar partai tetap punya daya pengaruh untuk memperjuangkan agenda kerakyatan.

Tak hanya soal politik praktis, Puan juga mengingatkan kembali misi PDIP dalam membumikan Pancasila, khususnya nilai gotong royong yang disebut sebagai inti sari pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945.
“Pidato 1 Juni 1945 Bung Karno adalah identitas kita, DNA kita, yang akan selalu menjadi panduan bersama dalam berjuang untuk Indonesia,” tuturnya.