PDIP Sindir Wacana Pilkada Dipilih DPRD: “Kayak Poco-Poco, Demokrasi Jadi Maju-Mundur”

JAKARTA, POLITIK.ARAHKITA.COM — Wacana perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) agar kembali dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai sorotan dari kalangan muda PDI Perjuangan (PDIP). Mereka menyindir gagasan tersebut seperti senam “Poco-Poco”—gerakannya maju, mundur, ke kanan, ke kiri—sehingga demokrasi berpotensi berjalan tanpa arah.

Politikus muda PDIP Muhammad Syaeful Mujab menyampaikan bahwa istilah “Poco-Poco” juga pernah dilontarkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menggambarkan dinamika wacana tersebut. Menurutnya, perubahan sistem Pilkada bukan isu teknis belaka, melainkan menyangkut arah demokrasi Indonesia.

“Senam Poco-Poco itu gerakannya maju, mundur, kanan, kiri. Bagi PDI Perjuangan, demokrasi harus melangkah maju, bukan dibuat maju-mundur,” kata Syaeful saat konferensi pers Rakernas I PDIP 2026 di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta.

Politik Uang Bukan Alasan Cabut Hak Rakyat

Syaeful menegaskan, alasan menekan politik uang (money politics) tidak seharusnya dipakai sebagai pembenaran untuk mengubah mekanisme pemilihan langsung.

Bagi PDIP, politik uang adalah problem serius yang harus diselesaikan melalui pembenahan sistem dan penegakan hukum—bukan dengan “mengamputasi” hak rakyat untuk menentukan pemimpin daerahnya.

“PDI Perjuangan yakin persoalan politik uang tidak harus diselesaikan dengan menghilangkan hak rakyat untuk memilih,” ujarnya.

Pemimpin dan Rakyat Perlu Ikatan Emosional

Senada, politikus muda PDIP lainnya Seno Bagaskoro menilai Pilkada langsung bukan hanya soal prosedur demokrasi, tetapi juga ruang membangun kedekatan emosional antara pemimpin dan warga.

Menurutnya, seorang kepala daerah akan lebih peka membaca persoalan lapangan ketika ia dipilih langsung oleh rakyat, bukan hanya bergantung pada suara segelintir orang di parlemen daerah.

“Bagaimana pemimpin bisa merasakan keresahan rakyat kalau rakyat tidak kenal siapa dia? Kalau yang memilih hanya segelintir anggota DPRD, sulit berharap masalah rakyat selesai,” kata Seno.

Ia menambahkan, pemilu seharusnya dimaknai sebagai upaya melahirkan pemimpin amanah yang mampu mengelola pemerintahan secara bertanggung jawab, bukan sebatas perebutan kursi.

“Rakyat sekarang masih banyak mengalami kesulitan hidup. Masa hak untuk memilih pemimpin yang layak selama lima tahun ke depan juga mau diambil? Ini logika yang susah diterima akal sehat,” tegasnya dikutip Antara.

Rakernas PDIP 2026 dan Sikap Resmi Soal Pilkada

Sebagai informasi, PDIP menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 pada 10–12 Januari 2026. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Rakernas bukan sekadar agenda tahunan, melainkan momentum konsolidasi partai untuk memperkuat peran PDIP sebagai penyeimbang melalui kerja nyata bersama rakyat.

Dalam agenda Rakernas, partai akan membahas beragam isu strategis, mulai dari geopolitik, krisis ekologis, korupsi, persoalan ekonomi, penegakan hukum, hingga program internal dan tanggung jawab kerakyatan partai.

Sikap resmi PDIP terkait sistem Pilkada, termasuk wacana pemilihan melalui DPRD, dijadwalkan diumumkan secara formal melalui rekomendasi Rakernas pada Senin (12/1/2026).