Loading
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat berpidato dalam acaraBimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPR-DPRD Fraksi PDI-P se-Indonesia di Bali Beach Convention Center, Rabu (30/7/2025).(Foto: Dok. Humas PDI-P)
BADUNG, POLITIK.ARAHKITA.COM – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa partainya tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan yang akan datang. Pernyataan ini ia sampaikan dalam pidato politiknya saat menutup Kongres Ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu (2/8/2025).
Menurut Megawati, keputusan ini merupakan hasil sikap resmi partai yang telah dirumuskan dalam kongres. PDIP akan menjalankan peran sebagai penyeimbang konstitusional yang bersikap kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah, dengan tetap berpijak pada konstitusi dan kepentingan rakyat.
“Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi,” tegas Megawati.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang dianut oleh Indonesia, tidak ada istilah oposisi maupun koalisi secara formal sebagaimana dikenal dalam sistem parlementer. Menurutnya, masih banyak pihak yang keliru memahami hal ini.
“Demokrasi di Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan. Demokrasi kita berdiri di atas kedaulatan rakyat dan patuh pada konstitusi,” ujarnya.
Megawati juga menekankan bahwa PDIP adalah partai ideologis yang berkomitmen pada kebenaran, keberpihakan terhadap rakyat, serta menjaga arah pembangunan agar tetap sesuai dengan prinsip konstitusi dan cita-cita kebangsaan.
“Konstitusi itu yang paling tinggi,” tegas Presiden Kelima Republik Indonesia tersebut dikutip Antara.
Dalam kongres tersebut, Megawati juga kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDIP untuk masa bakti 2025–2030. Selain pengukuhan, rangkaian acara kongres juga mencakup rapat komisi yang membahas arah kebijakan strategis partai ke depan.