Golkar Minta Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Dilakukan dengan Objektif dan Hati-Hati

JAKARTA, POLITIK.ARAHKITA.COM -  Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam proses penulisan ulang sejarah Indonesia. Menurutnya, Kementerian Kebudayaan harus memastikan bahwa setiap narasi sejarah disusun secara objektif dan berbasis fakta, bukan semata-mata berdasarkan sudut pandang kelompok tertentu.

“Kita mesti waspada agar penulisan sejarah tidak jatuh pada adagium lama: ‘Sejarah ditulis oleh pemenang’. Generasi masa depan berhak mendapatkan cerita yang utuh, bukan versi sepihak,” ujar Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/6/2025).

Ia menambahkan, sejarah harus mampu merekam perjalanan bangsa secara menyeluruh, termasuk sisi pahit yang bisa menjadi pelajaran agar tak terulang, serta sisi baik yang patut diapresiasi dan dijadikan teladan.

"Jangan sampai pengalaman pahit diabaikan, karena itu bagian dari proses belajar berbangsa. Sebaliknya, jejak positif perlu diangkat agar dapat diteladani,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Sarmuji menyarankan agar Kementerian Kebudayaan terlebih dahulu mengkaji urgensi penulisan ulang sejarah nasional. Ia mempertanyakan apakah memang terdapat banyak kekeliruan dalam versi sejarah yang selama ini dikenal masyarakat.

“Perlu dilihat, apakah sejarah yang ada sekarang memang perlu banyak diluruskan? Kajian ini penting sebelum dilakukan perubahan substansial,” ujarnya.

Menurutnya, apa yang ditulis hari ini akan menjadi pijakan bagi generasi mendatang dalam memahami jati diri bangsa. Oleh karena itu, akurasi dan ketelitian dalam penyusunan sejarah menjadi sangat krusial.

Pernyataan ini muncul di tengah diskusi publik yang berkembang setelah Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan pandangannya tentang pentingnya pendekatan akademik dalam menulis sejarah, terutama terkait isu sensitif seperti “perkosaan massal”.

Fadli Zon menegaskan, penekanan tersebut bukan untuk menafikan peristiwa kekerasan seksual, melainkan untuk memastikan bahwa istilah dan data yang digunakan dalam narasi sejarah benar-benar telah terverifikasi secara hukum dan ilmiah.

“Sejarah harus didasarkan pada fakta yang telah diuji secara akademik dan legal. Penggunaan istilah yang masih problematik harus ditangani dengan pendekatan yang teliti dan berbasis bukti,” ujarnya dikutip dari Antara.

Ia menambahkan, dalam historiografi, prinsip utama adalah kredibilitas sumber dan validitas data. Hal ini penting agar sejarah tidak menjadi alat pembentukan opini semata, melainkan cerminan yang jujur atas perjalanan bangsa.