Golkar dan PKS Kompak: Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden Prabowo

JAKARTA, POLITIK.ARAHKITA.COM - Isu reshuffle kabinet kembali mengemuka menjelang awal pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa keputusan terkait perombakan kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden.

“Masalah kabinet itu adalah wewenang penuh Presiden. Kita tidak boleh mencampuri karena itu hak prerogatif beliau,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (6/6/2025).

Menurut Bahlil, susunan kabinet merupakan hal yang strategis bagi kelangsungan pemerintahan. Oleh karena itu, Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang akan menduduki posisi penting dalam pemerintahan.

Meski saat ini dirinya juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh mengenai kemungkinan adanya reshuffle dalam waktu dekat.

PKS: Reshuffle Adalah Hak Konstitusional Presiden

Sikap serupa juga disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Presiden PKS, Al Muzammil Yusuf, menegaskan bahwa reshuffle adalah hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang dan harus dihormati oleh semua pihak.

“Kalau bicara soal reshuffle, kita semua harus sadar bahwa itu hak prerogatif Presiden. Itu dijamin oleh konstitusi,” kata Muzammil di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025).

Ia menambahkan, Presiden tentu akan mengevaluasi kinerja para menterinya secara berkala. Tujuannya, agar roda pemerintahan berjalan efektif dan program-program prioritas bisa diwujudkan dengan maksimal.

“Presiden punya hak mengevaluasi, mengganti, atau mempertahankan menteri berdasarkan kinerja mereka. Kami menghormati penuh proses tersebut,” imbuhnya dikutip dari Antara.

Stabilitas Kabinet Jadi Sorotan

Seiring dengan pembentukan kabinet baru, sorotan terhadap efektivitas dan soliditas tim pemerintahan Prabowo-Gibran semakin meningkat. Publik menantikan apakah Presiden akan mempertahankan komposisi menteri saat ini, atau melakukan perubahan demi memperkuat arah pembangunan lima tahun ke depan.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Istana terkait rencana reshuffle. Namun sejumlah partai politik, termasuk Golkar dan PKS, sudah menyatakan sikap bahwa mereka mendukung sepenuhnya keputusan yang diambil Presiden.

Seiring dengan pembentukan kabinet baru, sorotan terhadap efektivitas dan soliditas tim pemerintahan Prabowo-Gibran semakin meningkat. Publik menantikan apakah Presiden akan mempertahankan komposisi menteri saat ini, atau melakukan perubahan demi memperkuat arah pembangunan lima tahun ke depan.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Istana terkait rencana reshuffle. Namun sejumlah partai politik, termasuk Golkar dan PKS, sudah menyatakan sikap bahwa mereka mendukung sepenuhnya keputusan yang diambil Presiden.