Kalteng Siapkan Lahan 300 Ribu Hektare untuk Ibu Kota yang Baru

JAKARTA, ARAHPOLITIK.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan siap menyambut rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayahnya. Saat ini Pemprov Kalteng telah tersedia lahan seluas 300 ribu hektare di tiga kabupaten, untuk menopang pusat pemerintahan, jika Ibu Kota RI jadi dipindah ke Palangka Raya.

Selain Kota Palangka Raya yang menyediakan sekitar 119.000 hektare lahan, Kabupaten Katingan juga menyediakan lahan seluas 81.000 hektare.

"Kabupaten Gunung Mas sekitar 98.000 hektare lebih," kata Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, di Palangka Raya.

Menurut Fairid, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Republik Indonesia pun telah melakukan kajian-kajian sekaligus mengukur daya tampung wilayah ini.

"Jadi, apabila perpindahan ibu kota pemerintahan Republik Indonesia benar dilakukan di Palangka Raya, maka kami selaku pemerintah daerah sudah sangat siap," katanya.

Lahan yang sudah disediakan pihak pemkot sudah dilakukan pengecekan dan tidak akan terjadi persoalan di kemudian hari. Apalagi saat dilakukan pengkajian oleh Bappenas dan Kementerian ATR RI, sehingga tidak mungkin lahan tersebut bermasalah ada bermasalah dikemudian hari.

"Semua persoalan serta legalitas tanah tersebut sudah tuntas dan tidak ada bermasalah dengan masyarakat serta lain sebagainya," kata Fairid.

Wali Kota Palangka Raya itu pun menyambut baik niat pemerintah pusat untuk memindahkan ibu kota pemerintahan baru ke Palangka Raya, sebab banyak keuntungan yang akan didapatkan daerah setempat apabila hal tersebut benar-benar terwujud.

Dikatakan salah satu keuntungan yang didapat yakni pembangunan di daerah itu akan berjalan cepat, karena tidak hanya menggunakan APBD pemerintah setempat, melainkan dari kucuran melalui APBN.

Fairid sekaligus memastikan bahwa sekalipun Ibu Kota Pemerintahan Negara Indonesia dipindah ke Palangka Raya, budaya daerah wajib dipertahankan agar kebiasaan suku daerah setempat tidak pudar ditelan perkembangan zaman.