Survei Denny JA: Wacana Pilkada Dipilih DPRD Tak Sejalan dengan Suara Pemilih

JAKARTA, POLITIK.ARAHKITA.COM – Gagasan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan melalui DPRD ternyata belum mendapat dukungan luas dari akar rumput partai politik. Temuan ini terungkap dalam survei terbaru yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, yang menunjukkan adanya jarak cukup lebar antara sikap elite partai dan pandangan konstituennya.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, menyampaikan bahwa mayoritas pemilih partai—baik partai parlemen maupun nonparlemen—menyatakan penolakan terhadap wacana pilkada melalui DPRD. Penolakan itu bahkan muncul dari basis pemilih partai yang elitnya sempat menyuarakan dukungan terhadap perubahan sistem tersebut.

“Yang disampaikan elite partai ternyata belum tentu mencerminkan sikap pemilih di tingkat akar rumput,” ujar Ardian saat pemaparan hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Mayoritas Pemilih Menolak

Berdasarkan hasil survei, penolakan paling mencolok datang dari pemilih Partai NasDem, dengan angka mencapai 95 persen. Sementara itu, pemilih Partai Gerindra tercatat 74,5 persen menolak wacana tersebut.

Penolakan juga terlihat pada pemilih PDI Perjuangan sebesar 56,3 persen, Partai Kebangkitan Bangsa 67,5 persen, serta Partai Golkar 58,3 persen.
Selain itu, pemilih Partai Keadilan Sejahtera menolak sebesar 57,5 persen, Partai Amanat Nasional 47,5 persen, dan Partai Demokrat 57,1 persen.

“Secara umum, data ini memperlihatkan bahwa mayoritas pemilih partai tidak sejalan dengan sikap elite yang menyetujui perubahan mekanisme pilkada,” jelas Ardian.

Kepercayaan Publik terhadap Partai Politik

Survei ini juga memotret tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik. Hasilnya, hanya 53,3 persen responden yang menyatakan percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat. Sementara 39,3 persen lainnya mengaku tidak percaya.

Menurut Ardian, partai politik masih menjadi salah satu institusi dengan tingkat kepercayaan publik terendah dibandingkan pilar demokrasi lainnya. Temuan ini dinilai penting sebagai bahan refleksi bagi partai dalam menyusun sikap politik yang lebih selaras dengan aspirasi masyarakat dikutip Antara.

Metodologi Survei

Survei dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1.200 responden di seluruh Indonesia pada periode 19–20 Oktober 2025. Ardian menegaskan, jumlah responden tersebut dinilai representatif karena dalam berbagai survei pemilu sebelumnya, hasil dengan sampel serupa terbukti mendekati rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum.