Usulkan di Sulawesi: “Ini Opsi Ibukota Negara versi Wapres JK”

JAKARTA, ARAHPOLITIK.COM - Menyikapi rencana pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan Sulawesi bisa menjadi pilihan untuk lokasi Ibu Kota baru. Wapres Jusuf Kalla mengusulkan dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 29/4.

"Ya, Pa JK usulkan di Sulawesi," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono kepada wartawan usai ratas.

Menurut Basuki, ada tiga lokasi yang diusulkan oleh Wapres. Pertama adalah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kedua, adalah kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Kedua daerah itu dinilai strategis karena lokasinya berada di tengah Indonesia, baik jika diukur dari barat ke timur dan utara ke selatan. Namun, kedua daerah itu memiliki kekurangan, yakni cukup rentan terhadap bencana. "Karena itu ring of fire," kata Basuki.

Terwujud Opsi ketiga yang ditawarkan Kalla adalah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Daerah tersebut dinilai tidak rentan terhadap bencana alam karena di luar kawasan cincin api. Namun, lokasinya dinilai terlalu ke selatan.

"Sulawesi kalau tidak mau ring of fire itu Makassar, tapi tidak di tengah," kata Basuki.

Menurut Basuki, lokasi baru ibu kota ini memang masih akan dikaji lebih dalam pada rapat-rapat selanjutnya. Selain Sulawesi, menurut Basuki, pulau Kalimantan juga akan menjadi pilihan yang bisa diambil oleh pemerintah.

"Paling aman Kalimantan," ujarnya.

Yang jelas dalam rapat tadi, Presiden Jokowi sudah memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, awalnya dalam rapat itu ada tiga alternatif yang ditawarkan ke Jokowi.

Pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian dan lembaga. Sehingga seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah.

Alternatif kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar jakarta, tetapi masih dalam raidus sekitar 50-70 km dari Jakarta. Alternatif ketiga adalah memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan timur Indonesia.

"Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," kata Bambang.