Ini Saran Jika Jokowi Terpilih Lagi di Pilpres 2019-2024

JAKARTA, ARAHPOLITIK.COM - Suhu politik nasional lima tahunan mulai memanas seiring tersisa waktu kampanye pemilu serentak 2 bulan hingga pertengahan April 2019. Berbagai hal termasuk evaluasi terhadap tingkat keberhasilan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla di periode pertama pun terus dilakukan. Hal itu guna mengetahui apa saja yang sudah sukses dikerjakan dan mana saja program-program yang belum maksimal dalam 9 poin Nawacita Jokowi-JK tersebut.

Terkait itu, politisi Partai Demokrat, Alex Asmasoebrata meng-underline aspek penegakan hukum di era presiden Jokowi dan keberhasilan revolusi mental. Terkait penegakan hukum, menduga hukum memang tengah dijadikan sebagai alat kekuasaan rezim.

"Saya sendiri kena, sekarang-dikriminalisasi. Coba cek di google nama saya!" kata Alex saat menjadi salah satu pembicara dalam Seminar dan diskusi yang digelar Forum Mahasiswa Peduli Bangsa (FMPB) bertajuk' Periode Pertama Pemerintahan Jokowi, Sukses Atau Gagal (Perspektif Mahasiswa Terkait Visi/Misi Capres dan Cawapres Pra Debat Kedua) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/2/2019).

Menurut Alex, Joko Widodo adalah bukan pribadi yang buruk. Dia baik, hanya saja kurang memiliki keberanian dan tegas dalam persoalan hukum.

"Saya ingat ajaran orang tua dahulu bahwa jujur itu tidak cukup, tapi harus juga berani," kata Alex.

Menurutnya, pribadi Jokowi yang demikian, bisa menjadikan Jokowi pantas jika disebut orang hanya sebagai petugas partai. Korupsi di era Jokowi yang diyakininya Jokowi cenderung bersih dari kasus korupsi.

"Beliau bagus, gak jelek. Cuman, kalo yang atas nggak terima setoran, tapi yang bawahnya jadi gede setorannya, kan...!? Saya sih bukan kata orang, saya liat sendiri," papa Alex.

Karena itu, kata Alex berharap Jika Jokowi terpilih lagi di Pilpres 2019, maka kelemahan hukum menjadi bahan evaluasi dan harus menjafi lebih baik.

"Kalau nanti dia jadi lagi, Pak Jokowi bisa lebih berani dan berhasil," imbuh politikus Partai Demokrat, Alex Asmasoebrata.

Sementara itu, pengamat dan peneliti dari lembaga survei Etos Indonesia Institute, Iskandarsyah mengaku prihatin dengan penegakan hukum di era pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla. Dia bahkan sempat bicara dengan teman-teman nya di Tim Kempanye Nasional (TKN) agar jangan terlalu memuji Jokowi.

Menurutnya, revolusi mental bukan semakin membaik tapi semakin jekek. Karena semua urusan masih harus menggunakan uang.

"Salah satu contoh, keponakan saya mengikuti tes calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja masih harus menggunakan uang. Jadi, saya menilai keberhasilan pemerintahan sekarang baru 60 persen berhasil sedangkan masih belum berhasil," kata Iskandarsyah, Direktur Executive Etos Indonesia Institute di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/2/2019).

Iskandarsyah juga mengingatkan, jika Presiden Jokowi ingin berhasil dalam penegakan hukum, maka dia harus berani mengganti Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN dan BNN.

Alasannya, para pejabat penegak hukum tersebut telah gagal mengeksekusi perintah atasan terhadap bawahannya terhadap kasus-kasus hukum. Artinya, penegakan hukum di era pemerintahan sekarang masih lemah dan cenderung gagal.

Laporan: Rafael