Mendagri Tito: Pilkada Langsung Tak Menjamin Lahirnya Pemimpin Daerah yang Baik

JAKARTA, POLITIK.ARAHKITA.COM — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung tidak otomatis melahirkan pemimpin yang berkualitas. Menurutnya, pengalaman selama ini menunjukkan bahwa proses pemilihan langsung masih menyisakan banyak catatan yang perlu dibenahi.

“Pilkada langsung itu tidak serta-merta membuat kepala daerahnya menjadi baik,” ujar Tito saat ditemui di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan ketika Tito menanggapi pertanyaan mengenai evaluasi sistem Pilkada, terutama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, sebagai tersangka. Kasus itu, kata Tito, menjadi salah satu contoh penting yang memperlihatkan perlunya kajian lebih mendalam atas sistem yang berlaku saat ini.

Menurut Mendagri, evaluasi tersebut bukan hanya soal proses pemilihan, tetapi juga mekanisme rekrutmen calon kepala daerah, agar menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan mampu menjalankan amanat publik.

“Ini akan menjadi bahan evaluasi kami ke depan, termasuk terkait mekanisme rekrutmen kepala daerah,” kata Tito.

Wacana Pilkada Dipilih DPRD Kembali Mencuat

Di tengah diskusi mengenai efektivitas Pilkada langsung, muncul kembali usulan agar kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wacana ini sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

“Setahun lalu kami mengusulkan agar Pilkada dilakukan lewat DPRD. Banyak pro dan kontra, tapi setelah dikaji, usulan itu dinilai bisa membuat prosesnya lebih sederhana dan efisien,” kata Bahlil saat berbicara di Istora Senayan, Jakarta, dalam acara doa bersama Perayaan Puncak HUT ke-61 Golkar bertema Merajut Kebersamaan

Membangun Indonesia Maju.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta sejumlah pimpinan lembaga negara seperti Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.

Bahlil menambahkan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Politik terkait Pilkada akan dimulai tahun depan. Ia menekankan pentingnya melibatkan seluruh pihak agar regulasi yang dihasilkan komprehensif dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“RUU ini harus melalui kajian yang hati-hati dan mendalam. Aspirasi semua pihak juga perlu diakomodir agar tidak menimbulkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi,” jelasnya dikutip Antara.