Relawan Politik Bisa Jadi ‘Hama Demokrasi‘, Ini Peringatan Rektor Paramadina

JAKARTA, POLITIK.ARAHKITA.COM – Ekonom senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menegaskan bahwa peran relawan politik dalam demokrasi modern seharusnya terbatas hanya pada masa kampanye, bukan menjadi bagian permanen dari pemerintahan.

Menurutnya, relawan hanyalah pelengkap dalam proses kampanye pemilu. Di era modern, strategi kampanye sudah lebih beradab melalui teknologi, media sosial, televisi, dan sarana iklan lainnya. Ia mencontohkan sistem kampanye legislatif di Jepang yang rapi dan teratur, dengan penggunaan poster di area yang ditentukan.

“Begitu pemilu selesai dan presiden terpilih, seluruh proses pemerintahan harus kembali pada mekanisme konstitusional, dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berjalan seimbang,” tegas Didik. Ia memperingatkan, keterlibatan pihak non-formal dalam mengelola pemerintahan berpotensi merusak tatanan demokrasi.

Didik menyoroti masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, di mana keberadaan organisasi relawan seperti Projo dinilainya justru mendistorsi demokrasi. “Organisasi relawan yang masuk ke lingkar kekuasaan dapat membuat demokrasi keropos dan terdegradasi,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan pemerintahan Prabowo Subianto untuk tidak mengulangi pola yang sama. “Jika relawan dibiarkan masuk, pemerintahan Prabowo akan tertular penyakit demokrasi yang sama. Pintu bagi relawan politik sebaiknya ditutup rapat demi menjaga kemurnian sistem,” kata Didik.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa organisasi relawan yang dibiarkan beroperasi di dalam pemerintahan akan menjadi entitas ekstra legal yang bekerja di luar mekanisme resmi. Hal ini, menurutnya, akan melemahkan pilar-pilar demokrasi yang ada.

Sebagai solusi, Didik menyarankan agar Projo bertransformasi menjadi partai politik resmi yang legal dan diakui konstitusi. “Jangan menjadi alap-alap yang hidup di bawah karpet kekuasaan dan menggerogoti demokrasi,” pesannya melalui pernyataan tertulis yang diterima media, Minggu (10/8/2025).

Ia menutup pernyataannya dengan imbauan tegas: “Pemerintahan Prabowo harus bebas dari organisasi ekstra konstitusional dan ekstra legal. Semua harus kembali ke jalur yang formal dan sesuai konstitusi.”