KISP Ajak Generasi Muda Bergerak Lawan Korupsi Lewat Kelas Jaga Demokrasi

YOGYAKARTA, POLITIK.ARAHKITA.COM – Upaya membangun Indonesia Emas 2045 tak bisa dilepaskan dari peran aktif generasi muda dalam menjaga integritas dan demokrasi. Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) menunjukkan komitmennya dengan menggelar webinar bertajuk "Kelas Jaga Demokrasi: Menumbuhkan Kesadaran dan Kepedulian Antikorupsi Menuju Indonesia Emas 2045", Sabtu (28/6/2025).

Webinar yang digelar secara daring ini menjadi ruang reflektif sekaligus ajakan kolektif untuk melawan praktik korupsi sejak dini. Menurut Koordinator Umum KISP, Moch Edward Trias Pahlevi, kesadaran antikorupsi di kalangan muda adalah fondasi penting menuju masa depan bangsa yang bersih dan berkeadilan.

“Kelas Jaga Demokrasi hadir dari keresahan terhadap maraknya politik uang dalam Pemilu 2024. Politik uang adalah pintu masuk korupsi yang lebih besar. Karena itu, kesadaran generasi muda harus terus dibangun,” ujarnya dalam keterangan resmi di Yogyakarta, Minggu (29/6/2025).

Budaya Antikorupsi Harus Dimulai dari Kesadaran Kolektif

Dalam diskusi tersebut, KISP menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta berbagai komunitas mahasiswa dan pegiat demokrasi. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa isu antikorupsi tak bisa ditangani secara sektoral, melainkan perlu menjadi gerakan kolektif yang melibatkan banyak pihak.

Edward menegaskan bahwa korupsi adalah ancaman nyata bagi demokrasi. Oleh karena itu, keberanian generasi muda untuk melawan harus terus diasah.

“Kami ingin menciptakan ruang dialog dan pertukaran gagasan. Kelas Jaga Demokrasi bukan hanya forum diskusi, tapi tempat lahirnya semangat baru dalam membudayakan antikorupsi di tengah sistem demokrasi kita,” katanya.

Korupsi Bukan Sekadar soal Gaji

Sementara itu, Azka Abdi Amrurobbi, peneliti KISP, menyoroti bahwa korupsi bukan sekadar masalah kesejahteraan pejabat negara. Faktor psikologis dan sosiologis juga berperan besar.

“Gaji tinggi tidak menjamin pejabat bebas korupsi. Ada tekanan gaya hidup, ketakutan soal masa depan keluarga, dan juga budaya permisif di sekitar mereka,” ujarnya.

Azka juga mengingatkan bahwa sektor swasta pun tak luput dari praktik korupsi. Ketiadaan pendidikan politik yang konsisten membuat masyarakat cenderung apatis terhadap isu-isu demokrasi dan pengawasan publik.

“Partai politik cenderung aktif hanya menjelang pemilu. Akibatnya, pendidikan politik yang seharusnya menjadi proses berkelanjutan justru terabaikan,” tambahnya.

Menuju Indonesia Emas 2045 yang Bebas Korupsi

Kelas Jaga Demokrasi menjadi salah satu inisiatif penting yang menempatkan generasi muda sebagai agen perubahan. Lewat dialog, refleksi, dan jejaring komunitas, KISP berharap nilai-nilai integritas dan keadilan bisa tumbuh sejak dini.

Upaya ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yang hanya bisa terwujud jika korupsi diberantas dari akarnya—mulai dari kesadaran individu hingga perubahan sistemik dalam tata kelola negara.