Generasi Muda Menguat, Pemilu Thailand Jadi Titik Balik Politik

THAILAND, POLITIK. ARAHKITA.COM – Thailand kembali memasuki babak penting sejarah politiknya. Pada Minggu, 8 Februari 2026, lebih dari 53 juta warga akan menentukan arah kepemimpinan baru dalam pemilu yang disebut banyak pihak sebagai momen paling menentukan dalam satu dekade terakhir.

Pemilu kali ini berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Senat yang didominasi kalangan militer tidak lagi memiliki hak suara dalam memilih perdana menteri. Perubahan ini membuka peluang lebih besar bagi kekuatan sipil dan partai-partai progresif untuk membentuk pemerintahan tanpa bayang-bayang veto politik.

Selama lebih dari 10 tahun, Thailand terjebak dalam siklus krisis politik. Kudeta militer, pembubaran partai, hingga pergantian perdana menteri lewat putusan pengadilan menjadi pemandangan berulang. Sejak 1932, negeri Gajah Putih telah mengalami 12 kudeta yang berhasil—angka yang menunjukkan betapa rapuhnya fondasi demokrasi di sana.

Namun angin perubahan mulai terasa. Jajak pendapat terbaru menempatkan Partai Rakyat, kekuatan oposisi progresif, di posisi teratas. Kandidat perdana menterinya, Natthaphong Ruengpanyawut yang baru berusia 38 tahun, menjadi figur paling populer, terutama di kalangan pemilih muda dan perkotaan.

Popularitasnya tak lepas dari citra sebagai representasi generasi baru: profesional teknologi, dekat dengan isu digital, dan berani menawarkan reformasi struktural. Agenda utamanya meliputi pembatasan peran militer dalam politik, perombakan birokrasi, serta perluasan jaminan sosial.

Di sisi lain, kubu konservatif masih bertahan melalui Partai Bhumjaithai yang dipimpin perdana menteri sementara Anutin Charnvirakul. Partai ini mengusung janji stabilitas, stimulus ekonomi jangka pendek, dan penguatan nasionalisme di tengah memanasnya hubungan perbatasan dengan Kamboja.

Kekuatan ketiga datang dari Partai Pheu Thai yang lama identik dengan klan Shinawatra. Basis mereka tetap kuat di wilayah pedesaan dengan program populis berupa transfer tunai dan bantuan sosial, meski dikritik soal keberlanjutan fiskal.

Mekanisme Pemilu yang Lebih Terbuka

Sebanyak 500 kursi parlemen diperebutkan. Empat ratus di antaranya dipilih langsung di daerah pemilihan, sementara 100 kursi dialokasikan secara proporsional berdasarkan suara partai. Setelah parlemen terbentuk, para anggota akan memilih perdana menteri dengan syarat mayoritas sederhana.

Tanpa campur tangan Senat, peta koalisi menjadi lebih dinamis. Diperkirakan dibutuhkan minimal 270 kursi untuk membangun pemerintahan yang stabil. Inilah alasan mengapa pemilu kali ini disebut sebagai ujian sesungguhnya bagi demokrasi Thailand dilansir The Independent.

Referendum Konstitusi Ikut Digelar

Tak hanya memilih wakil rakyat, warga juga akan menentukan nasib konstitusi 2017 melalui referendum nasional. Pertanyaannya sederhana: apakah Thailand perlu menyusun konstitusi baru?

Jika mayoritas menjawab “Ya”, parlemen mendapat mandat merancang piagam yang lebih demokratis. Namun bila “Tidak”, aturan lama buatan era militer tetap berlaku. Referendum ini menjadi simbol pertarungan panjang antara kelompok royalis-militer dan gerakan pro-demokrasi.

Pertaruhan Masa Depan

Hasil pemilu akan menentukan apakah Thailand mampu keluar dari bayang-bayang otoritarianisme elektoral. Dunia internasional menyoroti proses ini sebagai barometer stabilitas Asia Tenggara.

Bagi generasi muda Thailand, pemilu bukan sekadar ritual lima tahunan, melainkan kesempatan memutus mata rantai krisis politik. Apakah harapan itu terwujud, atau kembali kandas oleh kompromi elite lama? Jawabannya akan terlihat setelah kotak suara ditutup.