Prabowo: Tak Suka Pemerintahan Saya? Silakan Bertarung Secara Demokratis di Pilpres 2029

BOGOR, POLITIK.ARAHKITA.COM – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan tegas kepada pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintahannya. Menurutnya, perbedaan pandangan politik adalah hal wajar dalam demokrasi, tetapi tidak boleh berujung pada tindakan yang merusak kepentingan bangsa.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026). Ia menegaskan, jika ada yang tidak menyukai kepemimpinannya, jalur konstitusional sudah tersedia.

“Kalau tidak suka dengan Prabowo, silakan bertarung di 2029. Tapi jangan merusak seluruh bangsa hanya karena tidak suka pada beberapa orang,” ujarnya.

MBG Jadi Sorotan Utama

Dalam kesempatan tersebut, Presiden banyak menyinggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu andalan pemerintah. Ia mengklaim program itu telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dari sisi ekonomi.

Saat ini, MBG disebut telah menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat dan ditargetkan naik menjadi 82 juta orang paling lambat Desember 2026. Untuk menopang program tersebut, pemerintah telah mengoperasikan 22.275 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Menurut Prabowo, keberadaan ribuan dapur itu bukan hanya soal penyediaan makanan, tetapi juga membuka peluang kerja baru. Setiap dapur rata-rata mempekerjakan sekitar 50 orang, sehingga secara keseluruhan telah menyerap sekitar satu juta tenaga kerja.

Dampak ekonomi juga dirasakan hingga tingkat desa. Para pemasok bahan pangan—mulai dari petani sayur, peternak ayam, hingga nelayan—ikut terlibat dalam rantai pasok MBG. Setiap dapur diperkirakan menggandeng 10–20 pemasok lokal.

“Kalau target 82 juta penerima tercapai, potensi lapangan kerja bisa mencapai tiga sampai lima juta orang,” tegasnya.

Kritik Boleh, Kekerasan Tidak

Prabowo menilai kebutuhan rakyat terhadap pekerjaan harus menjadi perhatian utama semua pihak. Karena itu, ia menyayangkan munculnya narasi yang justru menjelekkan program pemerintah tanpa melihat manfaat konkretnya.

Ia menegaskan, demonstrasi adalah hak warga negara dan dijamin oleh hukum. Namun aksi yang berubah menjadi kerusuhan, pembakaran, atau penggunaan bom molotov tidak bisa dibenarkan.

“Demo boleh. Tapi kalau berharap kerusuhan, itu mencelakakan bangsa dan negara. Bakar-bakar itu pidana, membahayakan masa depan kita,” katanya.

Presiden bahkan menduga ada kelompok tertentu yang secara sadar atau tidak berada di bawah pengaruh kekuatan asing untuk menciptakan kegaduhan di dalam negeri. Meski demikian, ia tidak merinci bukti yang dimaksud.

Ajakan Jaga Kepentingan Rakyat

Di akhir arahannya, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk lebih berempati pada kebutuhan rakyat. Menurutnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan terletak pada retorika, melainkan hasil nyata di lapangan.

“Capain ini real, bukan omon-omon. Kalau mau mengkritik silakan, tapi pikirkan juga nasib rakyat yang butuh kerja dan hidup lebih baik,” ujarnya dikutip dari Antara.

Pesan itu sekaligus menjadi penutup yang menegaskan sikap pemerintah: ruang demokrasi terbuka lebar, namun stabilitas dan kepentingan nasional harus tetap menjadi prioritas utama.