Belajar dari Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang: Mengapa Mereka Tak Punya Wakil Kepala Daerah?

JAKARTA, POLITIK.ARAHKITA.COM -  Perdebatan soal efektivitas kepemimpinan daerah di Indonesia semakin menguat seiring maraknya konflik kepala daerah dan wakilnya. Di tengah wacana tersebut, pengalaman sejumlah negara justru menunjukkan praktik yang berbeda: pemerintahan daerah dipimpin oleh satu eksekutif tunggal tanpa wakil yang dipilih rakyat.

Dalam paparannya bertajuk: "Kepemimpinan Pemerintahan Lokal: Posisi Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah", di Jakarta, Rabu, 17 Desember 2025.  Prof. Djohermansyah Djohan mengajak publik melihat praktik pemerintahan lokal di Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang sebagai bahan refleksi untuk menata ulang sistem kepemimpinan daerah di Indonesia.

Amerika Serikat: Eksekutif Tunggal dengan Pembantu Teknis

Di Amerika Serikat, setiap negara bagian dipimpin oleh seorang gubernur sebagai eksekutif tunggal. Pemerintahan lokal tidak mengenal wakil gubernur yang dipilih secara berpasangan dalam konteks pemerintahan daerah sebagaimana di Indonesia.

Dalam praktiknya, jika dibutuhkan, gubernur dapat menunjuk pejabat atau deputi tertentu untuk menjalankan fungsi teknis pemerintahan. Penunjukan tersebut bersifat administratif dan profesional, bukan hasil kontestasi politik langsung.

“Di AS, tidak ada dualisme legitimasi. Satu pemimpin dipilih rakyat, selebihnya adalah pembantu profesional,” jelas Prof. Djo.
Model ini dinilai memperkuat garis komando dan meminimalkan konflik internal di tubuh pemerintahan daerah.

Inggris: Kepemimpinan Lokal Tanpa Wakil Politik

Inggris menganut sistem pemerintahan daerah yang juga tidak mengenal wakil kepala daerah hasil pemilihan langsung. Dalam banyak wilayah, wali kota dipilih oleh dewan atau langsung oleh warga, tergantung karakteristik daerahnya.

Namun, meskipun ada wali kota terpilih langsung, tidak ada jabatan wakil wali kota yang memiliki legitimasi politik setara. Struktur pemerintahan lokal lebih menekankan peran dewan (council) dan manajer profesional.

Menurut Prof. Djo, sistem ini menempatkan kepala daerah sebagai figur simbolik sekaligus strategis, sementara roda pemerintahan dijalankan secara kolektif dan administratif.

“Kepemimpinan tetap satu, tidak terbelah oleh figur lain yang sama-sama mengklaim mandat rakyat,” ujarnya.

Jepang: Kepala Daerah Tunggal dan Akuntabilitas Kuat

Jepang juga menerapkan model mono eksekutif dalam pemerintahan daerah. Gubernur atau wali kota dipilih langsung oleh rakyat, namun tanpa wakil kepala daerah yang dipilih bersama.

Jika kepala daerah berhalangan, mekanisme penggantian dilakukan melalui pejabat administratif sesuai aturan, bukan oleh figur politik hasil pemilu.

Model ini memperkuat akuntabilitas karena publik hanya menilai satu figur pemimpin, bukan pasangan dengan pembagian peran yang kerap kabur. “Akuntabilitas menjadi jelas. Siapa yang bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan pemerintahan tidak lagi ambigu,” kata Prof. Djo.

Pelajaran bagi Indonesia

Perbandingan global ini menunjukkan bahwa wakil kepala daerah bukanlah keniscayaan dalam sistem demokrasi lokal. Banyak negara demokratis justru memilih kepemimpinan tunggal dengan dukungan struktur profesional.

Menurut Prof. Djo, pelajaran penting dari praktik internasional adalah:

• legitimasi politik sebaiknya tidak dibagi dua dalam satu wilayah,
• pembantu kepala daerah lebih efektif jika bersifat profesional, dan
• konflik elite dapat ditekan melalui desain kelembagaan yang tegas.

“Indonesia perlu berani mengevaluasi sistemnya sendiri. Jangan terjebak pada anggapan bahwa demokrasi harus selalu berpasangan,” ujarnya.

Menuju Diskursus Reformasi Pilkada

Pengalaman Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang memperkuat argumen bahwa Pilkada mono eksekutif bukan langkah mundur demokrasi, melainkan upaya memperjelas kepemimpinan dan meningkatkan efektivitas pemerintahan.

Dengan menjadikan kepala daerah sebagai satu-satunya pemegang mandat politik, sementara fungsi pendampingan dijalankan oleh pejabat profesional, konflik struktural yang selama ini berulang dapat diminimalkan.

Serial ini sekaligus menutup rangkaian diskursus tentang relasi kepala daerah dan wakilnya—dari problem konstitusional, sosiologis, data empirik, dampak ke publik, hingga solusi kebijakan dan pembelajaran global.