Didik J. Rachbini Usulkan Pilkada Jalan Tengah, Upaya Tekan Politik Uang dan Ketergantungan Cukong

JAKARTA, POLITIK.ARAHKITA.COM – Wacana pembenahan sistem pemilihan kepala daerah kembali mengemuka. Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menawarkan konsep baru bertajuk “Pilkada Jalan Tengah”, sebuah skema pemilihan berbasis metode campuran yang menggabungkan partisipasi rakyat dan peran lembaga perwakilan.

Gagasan ini lahir dari keprihatinan terhadap praktik pilkada langsung yang dinilai semakin mahal, rawan transaksi politik, serta menciptakan ketergantungan kandidat pada pemodal besar. Menurut Prof. Didik, demokrasi lokal membutuhkan terobosan agar tetap berdaulat tanpa terjebak dalam lingkaran biaya politik tinggi.

Dua Tahap Pemilihan: Rakyat dan Institusi

Dalam konsep Pilkada Jalan Tengah, proses pemilihan dibagi ke dalam dua fase yang saling melengkapi. Tahap pertama bersifat elektoral, berlangsung bersamaan dengan pemilihan legislatif. Pada tahap ini, rakyat tetap memegang peran utama dengan memberikan suara kepada calon anggota DPRD. Tiga calon dengan perolehan suara tertinggi di suatu daerah otomatis menjadi kandidat kepala daerah, baik untuk posisi gubernur, bupati, maupun wali kota.

Setelah itu, proses berlanjut ke tahap kedua yang bersifat institusional. DPRD yang telah terbentuk diberi mandat untuk memilih satu dari tiga kandidat tersebut sebagai kepala daerah. Dengan mekanisme ini, legitimasi pemimpin daerah tidak hanya bersumber dari popularitas, tetapi juga dari proses seleksi institusional.

Tetap Menjaga Kedaulatan Rakyat

Prof. Didik menegaskan bahwa skema ini tidak menghilangkan hak politik masyarakat. Suara rakyat tetap menjadi pintu utama lahirnya kandidat kepala daerah. Perbedaannya, pemilihan langsung satu putaran yang rawan transaksi digantikan oleh proses berlapis atau two-step legitimacy.

Menurutnya, metode ini bukanlah kemunduran demokrasi seperti pada era pilkada tertutup, melainkan bentuk penyempurnaan demokrasi agar lebih bersih dan rasional. Kandidat yang muncul tetap memiliki basis dukungan nyata, bukan sekadar hasil kompromi elite.

Menekan Biaya Politik dan Praktik Politik Uang

Salah satu tujuan utama Pilkada Jalan Tengah adalah efisiensi biaya politik. Prof. Didik mengkritik keras pilkada langsung yang saat ini memicu kampanye mahal, persaingan tidak sehat, serta praktik politik uang yang masif.

Ia menyebut kondisi tersebut berujung pada praktik transaksional, di mana kandidat “membeli” dukungan dan kemudian berupaya mengembalikan modal politik melalui cara-cara koruptif setelah terpilih. Ketergantungan pada cukong pun menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.

Pengawasan Ketat ala Konklaf

Untuk meminimalkan risiko penyimpangan pada tahap pemilihan oleh DPRD, Prof. Didik mengusulkan sistem pengamanan yang sangat ketat. Ia bahkan menganalogikan proses tersebut dengan pemilihan Paus di Vatikan, yang berlangsung tertutup namun diawasi secara ekstrem.

Anggota DPRD yang memiliki hak suara diusulkan berada dalam pengawasan penuh, mulai dari pengumpulan di lokasi tertentu, pemantauan melalui CCTV, hingga keterlibatan lembaga penegak hukum seperti KPK dan kejaksaan. Dengan jumlah pemilih yang relatif terbatas, pengawasan dinilai lebih efektif dibanding mengawasi jutaan pemilih di pilkada langsung.

Aturan Terbuka dan Sanksi Tegas

Agar sistem ini berjalan optimal, Prof. Didik mendorong pengaturan yang jelas dalam undang-undang. Pemungutan suara di DPRD harus dilakukan secara terbuka dan dapat disiarkan ke publik. Selain itu, diperlukan larangan tegas terhadap transaksi politik, pemeriksaan rekam jejak kandidat, serta uji publik terhadap tiga calon kepala daerah.

Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana berat bagi praktik suap, kehadiran saksi dari aparat hukum, akademisi, kampus, dan unsur masyarakat sipil guna menjaga integritas proses.

Jalan Keluar dari Biaya Politik Tinggi

Jika dibandingkan dengan pilkada langsung, metode campuran ini diproyeksikan memiliki risiko politik uang yang lebih terkendali dengan biaya politik yang jauh lebih rendah. Partisipasi rakyat memang bergeser ke tingkat menengah, namun kualitas seleksi dinilai meningkat karena tidak semata ditentukan oleh popularitas.

Melalui Pilkada Jalan Tengah, Prof. Didik berharap Indonesia dapat keluar dari jebakan biaya politik mahal dan melahirkan kepemimpinan daerah yang lebih bersih, akuntabel, serta berintegritas.