Loading
To Lam resmi terpilih sebagai Presiden Vietnam periode 2026–2031. (Foto: Dinh Huy/Vietnam.vn)
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Vietnam kembali memasuki babak baru dalam kepemimpinannya. Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, resmi terpilih sebagai Presiden Vietnam untuk masa jabatan 2026–2031.
Keputusan ini diambil secara bulat oleh anggota parlemen Vietnam dalam sidang Majelis Nasional pada Selasa (7/4/2026). Tak hanya itu, To Lam juga tetap mempertahankan posisinya sebagai pemimpin tertinggi partai, menjadikannya salah satu figur paling berpengaruh di negara tersebut.
Pelantikan ini sekaligus menandai periode kedua To Lam sebagai presiden, setelah sebelumnya sempat mengisi jabatan yang sama dalam waktu singkat pada 2024.
Dari Menteri Keamanan ke Puncak Kekuasaan
Sebelum menduduki posisi puncak, To Lam dikenal memiliki karier panjang di sektor keamanan. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Keamanan Publik sejak 2016 dan memperoleh pangkat jenderal pada 2019.
Namanya semakin menguat di panggung politik nasional setelah dipercaya memimpin Partai Komunis Vietnam pasca wafatnya Nguyen Phu Trong. Pada Agustus 2024, ia resmi dikukuhkan sebagai Sekretaris Jenderal.
Kini, di usia 69 tahun, To Lam memegang dua posisi strategis sekaligus: kepala negara dan pemimpin partai.
Rekam Jejak Politik yang Panjang
To Lam bukan sosok baru di lingkaran elite Vietnam. Ia telah menjabat:
Lahir di Provinsi Hung Yen, Vietnam utara, ia dikenal sebagai figur yang konsisten membangun pengaruh di dalam struktur partai.
Ambisi Besar: Vietnam Maju 2045
Selama sekitar 18 bulan memimpin partai, To Lam aktif mengawal berbagai kebijakan strategis. Fokus utamanya adalah mempercepat pembangunan nasional dan memperkuat posisi Vietnam di kancah global dikutip Antara.
Ada dua target besar yang ingin dicapai:
Reformasi dan Ekspansi Global
Di bawah kepemimpinannya, pemerintah Vietnam juga mulai melakukan reformasi administrasi besar-besaran. Langkah ini mencakup:
Selain itu, To Lam juga mendorong perluasan kerja sama internasional sebagai bagian dari strategi kebijakan luar negeri Vietnam.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat posisi Vietnam sebagai salah satu kekuatan ekonomi baru di Asia Tenggara.