Dampak Pecah Kongsi: Rakyat Terabaikan, Birokrasi Terbelah

JAKARTA, POLITIK.ARAHKITA.COM - Konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah bukan sekadar urusan elite politik. Dampaknya merembet langsung ke pelayanan publik, stabilitas birokrasi, dan efektivitas pemerintahan daerah. Ketika relasi pucuk pimpinan daerah pecah, yang paling dirugikan adalah rakyat.

Hal tersebut disampaikan Prof. Djohermansyah Djohan, Guru Besar Ilmu Pemerintahan dan pendiri Institut Otonomi Daerah (i-OTDA), dalam paparannya bertajuk: "Kepemimpinan Pemerintahan Lokal: Posisi Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah", di Jakarta, Rabu, 17 Desember 2025.

“Pecah kongsi bukan hanya soal dua figur yang tak akur. Ia menciptakan efek domino yang panjang dan mahal bagi tata kelola pemerintahan,” ujar Prof. Djo.

Pemerintahan Kehilangan Fokus

Salah satu dampak paling nyata dari pecah kongsi adalah hilangnya fokus pemerintahan daerah. Energi kepala daerah dan wakilnya tersedot untuk konflik internal, konsolidasi kekuatan, dan manuver politik, alih-alih menyelesaikan persoalan publik.

Akibatnya, agenda pembangunan tertunda, kebijakan strategis tersendat, dan proses pengambilan keputusan menjadi lamban.

“Rakyat sering kali tidak menyadari bahwa pelayanan publik yang stagnan berakar dari konflik elite di level atas,” kata Prof. Djo.

Birokrasi Terbelah dan Bingung

Dampak berikutnya adalah birokrasi yang terbelah. Aparatur sipil negara (ASN) berada dalam posisi serba salah ketika pimpinan tertinggi daerah tidak solid. Loyalitas menjadi abu-abu, koordinasi melemah, dan efektivitas kerja menurun.

Dalam kondisi ekstrem, OPD bisa terpolarisasi: sebagian mengikuti kepala daerah, sebagian lain condong ke wakilnya. Situasi ini menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaan program dan membuka ruang saling curiga di internal birokrasi.

“Birokrasi bekerja paling baik ketika kepemimpinan jelas dan satu arah. Konflik di puncak membuat mesin pemerintahan tersendat,” jelas Prof. Djo.

Beban Tambahan bagi Pemerintah Pusat

Pecah kongsi di daerah juga berdampak ke pemerintah pusat. Konflik yang berkepanjangan kerap memicu intervensi administratif, fasilitasi mediasi, hingga pengawasan ekstra dari kementerian terkait.

Alih-alih fokus pada perumusan kebijakan nasional, pemerintah pusat harus mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk meredam konflik daerah.
“Ini menjadi beban tambahan yang sebenarnya bisa dihindari jika desain sistem kepemimpinan daerah lebih sehat,” ujar Prof. Djo.

DPRD Jadi Arena Politik

Konflik kepala daerah dan wakilnya sering kali menyeret Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD berubah dari lembaga pengawasan menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik, bahkan panggung konflik terbuka.

Dalam kondisi ini, fungsi checks and balances berpotensi menyimpang, karena DPRD terseret dalam konflik, bukan menjaga kepentingan publik.

Pendidikan Politik yang Buruk bagi Publik

Lebih jauh, konflik terbuka antara kepala daerah dan wakilnya menciptakan pendidikan politik yang buruk bagi masyarakat. Publik disuguhi pertikaian elite, saling tuding, dan manuver kekuasaan, alih-alih teladan kepemimpinan yang kolaboratif.

“Demokrasi lokal kehilangan makna substantif ketika yang tampil ke ruang publik adalah konflik, bukan kinerja,” kata Prof. Djo.

Rakyat yang Terabaikan

Pada akhirnya, seluruh rangkaian dampak tersebut bermuara pada satu hal: rakyat terabaikan. Pelayanan publik tidak optimal, pembangunan tersendat, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah menurun.

Menurut Prof. Djo, kondisi ini memperkuat argumen bahwa konflik kepala daerah dan wakil bukan persoalan sepele, melainkan masalah serius yang menggerus kualitas demokrasi dan pemerintahan daerah.

Serial berikutnya akan mengulas gagasan solusi, termasuk wacana Pilkada mono-eksekutif dan penataan ulang peran wakil kepala daerah demi pemerintahan yang lebih efektif.