Politik Uang di Indonesia: Akar Masalah yang Menggerus Demokrasi

SEMARANG, POLITIK.ARAHKITA.COM – Politik uang masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Prof. Ward Berenschot, pakar antropologi politik dari University of Amsterdam, menyebut praktik ini sebagai akar dari berbagai masalah sosial dan politik di Tanah Air.

Dari Amplop Kecil ke Fenomena Masif

Prof. Berenschot menjelaskan, praktik politik uang sudah ada sejak Pemilu 2009. Saat itu, pembagian amplop atau “serangan fajar” terjadi, tapi masih dalam skala kecil dan calon peserta pemilu cenderung merasa malu.

Kini, intensitas praktik ini meningkat pesat. Hampir semua calon yang diwawancarai mengakui, tanpa mengeluarkan uang, peluang menang sangat tipis.

Dokumenter Amplop Demokrasi Ungkap Realita Politik Uang

Fenomena ini diangkat dalam film dokumenter Amplop Demokrasi produksi Watchdoc Documentary. Film tersebut menyoroti politik uang selama Pilkada 2024 di berbagai daerah, berdasarkan riset Prof. Berenschot bersama 14 peneliti Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

"Politik uang kini sudah menjadi praktik yang sistematis dan sangat masif,” ujar Prof. Berenschot dikutip Antara.

Mahalnya biaya politik menjadi akar masalah korupsi, dominasi oligarki, hingga kerusakan lingkungan.

Mengapa Politik Uang Sulit Dihentikan?

Wijayanto, Ph.D, Wakil Rektor Undip, menyoroti faktor psikologis masyarakat. Banyak yang menerima amplop pada hari pemungutan suara karena merasa itu satu-satunya keuntungan. Sementara calon dan pengusaha juga khawatir kalah atau kehilangan akses kebijakan yang menguntungkan.

“Film ini menjadi pemicu untuk berdiskusi dan menelaah politik uang. Demokrasi Indonesia tidak akan berjalan sehat jika praktik ini tidak diatasi,” kata Wijayanto.

Solusi: Hukum Tegas dan Peran Masyarakat

Dr. Teguh Yuwono, Dekan FISIP Undip, menekankan bahwa penegakan hukum yang tegas, dukungan masyarakat sipil, dan komitmen pemerintah adalah kunci.

“Jika hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, sistem apapun tidak akan efektif,” pungkasnya.

Prof. Berenschot menegaskan, edukasi masyarakat, terutama generasi muda, sangat penting agar praktik politik uang bisa dihentikan atau diminimalkan. Pemerintah pun perlu memperbaiki sistem elektoral agar pengaruh politik uang berkurang.