Pidato Presiden Dinilai Harus Jadi Kompas, Bukan Sekadar Retorika

JAKARTA, POLITIK.ARAHKITA.COM – Anggota DPR RI, Novita Hardini, menegaskan bahwa pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI pada Jumat (15/8/2025) tidak boleh berhenti hanya sebagai seremoni. Menurutnya, pidato tersebut harus menjadi kompas kebijakan politik, ekonomi, dan sosial bangsa selama lima tahun mendatang.

“Pidato Presiden bukan sekadar retorika, tetapi penunjuk arah. Kompas itu tidak akan berguna bila tidak ditempuh dengan langkah nyata,” kata Novita saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Lima Catatan Penting dari Pidato Presiden

Novita kemudian menyoroti lima poin penting dari pidato Presiden Prabowo yang perlu dikawal bersama:

1. Demokrasi dan Nomokrasi

Demokrasi, menurutnya, harus berjalan seiring dengan nomokrasi (kedaulatan hukum). “Demokrasi tanpa nomokrasi bisa berujung pada tirani mayoritas, sementara nomokrasi tanpa demokrasi berpotensi melahirkan otoritarianisme. Karena itu, kebebasan pers, transparansi anggaran, dan perlindungan hak-hak sipil harus terus dijaga,” ujarnya.

2. Kedaulatan Ekonomi
Novita menekankan pentingnya pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi. Ia mengingatkan agar kebijakan pemerintah tidak hanya menguntungkan kelompok besar, melainkan juga berpihak pada UMKM dan industri kreatif yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian rakyat.

3. Tambang Ilegal
Masalah tambang ilegal, lanjutnya, harus diselesaikan secara nyata di lapangan. “Penegakan hukum jangan hanya berhenti pada wacana. Tambang ilegal merugikan negara sekaligus merusak lingkungan, pariwisata, dan ekonomi masyarakat lokal,” tegasnya.

4. Efisiensi Berkeadilan
Upaya pemerintah menyelamatkan Rp300 triliun dari potensi kebocoran APBN dinilainya sebagai capaian positif. Namun, Novita mengingatkan bahwa efisiensi harus dilakukan secara adil agar tidak menimbulkan ketimpangan baru.

5. Pendidikan dan SDM
Ia mengapresiasi program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, serta peningkatan kesejahteraan guru. Namun, ia menekankan bahwa literasi digital dan keterampilan abad ke-21 tetap harus menjadi prioritas dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.

Demokrasi yang Dikawal Rakyat

Novita menutup dengan menegaskan bahwa rakyat siap mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan publik, tetapi juga tidak akan segan menolak kebijakan yang tidak adil.

“Pidato Presiden harus dikawal agar tidak berhenti sebagai janji. Ini wajah baru demokrasi Indonesia—partisipatif, kritis, dan tetap konstruktif,” ujarnya.

Latar Belakang Sidang Tahunan

Sidang Tahunan MPR RI 2025 dan Sidang Bersama DPR-DPD digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, bertepatan dengan rangkaian peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Tahun ini, peringatan kemerdekaan mengusung tema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.”

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan laporan kinerja lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan, yang kemudian menjadi perhatian banyak pihak termasuk DPR.