Usul Pilkada Dipilih DPRD, Bima Arya: Perbaiki Partai, Bukan Ubah Sistem Pilkada

JAKARTA, POLITIK.ARAHKITA.COM – Wacana agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali dilakukan oleh DPRD kembali mencuat, salah satunya karena alasan tingginya biaya politik. Namun, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan bahwa persoalan mahalnya biaya politik tidak bisa diselesaikan secara instan dengan mengubah sistem pemilihan langsung.

Menurut Bima Arya, penyederhanaan masalah biaya politik yang tinggi dengan mengembalikan Pilkada ke DPRD justru berisiko mengabaikan akar persoalan. Ia menekankan bahwa mahalnya biaya politik disebabkan oleh berbagai faktor struktural, terutama kelemahan dalam sistem partai politik itu sendiri.

"Jangan sampai kita berpikir sempit: karena politik mahal, solusinya kembali ke DPRD. Persoalannya jauh lebih kompleks dari itu," ujar Bima Arya dalam diskusi yang digelar Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Minggu (27/7/2025).

Biaya Politik Tinggi Berasal dari Masalah Internal Partai

Bima menyebut setidaknya ada beberapa faktor penyebab mahalnya biaya politik, seperti lemahnya kaderisasi dan advokasi di dalam tubuh partai politik. Partai tidak cukup kuat dalam membina calon pemimpin, sehingga biaya kampanye dan popularitas harus ditanggung kandidat secara pribadi.

Karena itu, ia menilai penting untuk membahas kembali skema pendanaan partai politik (party funding) agar lebih memadai. Meski tidak populer, peningkatan bantuan keuangan kepada partai dinilai sebagai langkah penting untuk memperkuat demokrasi dan menekan biaya politik yang tidak sehat.

"Pendanaan partai itu sangat krusial. Ini bukan isu populer, tapi sangat strategis untuk masa depan politik kita," katanya.

Teknologi dan Reformasi Sistem Pemilu

Selain memperbaiki sistem pendanaan, Bima Arya juga mendorong adopsi teknologi dalam proses pemilu. Menurutnya, penggunaan teknologi dapat membantu menekan biaya operasional, baik dalam tahap pemungutan maupun penghitungan suara.

Ia juga mengajak semua pihak untuk terus mendorong pelembagaan partai politik agar demokrasi semakin matang dan partisipatif.

 "Mari kita pikirkan bersama bagaimana membangun sistem pemilu yang memperkuat partai, bukan justru melemahkannya," ujarnya.

Tidak Ada Sistem yang Sempurna, tapi Demokrasi Harus Menyatukan

Menutup pernyataannya, Bima Arya mengingatkan bahwa tidak ada sistem politik yang sempurna. Bahkan di negara-negara Eropa yang demokrasinya sudah mapan pun, dinamika politik tetap terjadi. Yang terpenting, menurutnya, adalah bagaimana sistem dan partai politik berkontribusi dalam memperkuat persatuan bangsa.

"Fungsi partai dan pemilih adalah menyatukan bangsa, bukan memecah belah," tegasnya dikutip Antara.