Ray Rangkuti: Pemilu 2024, Terburuk Sepanjang Sejarah Reformasi, Berpotensi Lanjut ke Pilkada

JAKARTA, POLITIK.ARAHKITA.COM – Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menegaskan lagi bahwa Pemilu 2024 merupakan Pemilu terburuk sepanjang sejarah Reformasi, baik dari sisi substantif maupun teknis. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi yang digelar PARA Syndicate bertajuk “Buruk Pilpres, Akankah Berlanjut di Pilkada?” di Kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat, 21 Juni 2024.

Ray menilai keburukan itu berpotensi berlanjut hingga Pilkada. Ray yakin politisasi bansos hingga politik uang, yang dianggap tak terbukti secara hukum oleh MK dan Badan Pengawas Pemilu, kembali terjadi di proses Pilkada. “Karena sampai kapan pun tidak akan terbukti karena memang buktinya tak konkret, tak berbentuk fisik,” pungkasnya.

Ray menyayangkan Pemilu dan Pilkada justru jadi pintu masuk bagi berkembangnya nepotisme dan dinasti politik untuk terus merajalela. Alih-alih mencari pemimpin dengan sungguh-sungguh, menurutnya, manuver politik belakangan ini menunjukkan bahwa ada daerah-daerah tertentu di Pilkada yang dikapling oleh dinasti.

“Sehingga nanti keluarga tertentu saja yang memerintah di daerah-daerah tertentu secara terus-menerus…. Jadi, apakah Pemilu dan Pilkada sekadar untuk melegalisasi nepotisme?” ujarnya. Pengusungan Kaesang di Pilgub, kata Ray, apabila Kementerian Dalam Negeri nanti merilis jadwal pelantikan kepala daerah setelah Kaesang berusia 30 tahun, maka artinya Kaesang diakomodasi untuk lolos Pilgub. “Kita tunggu dan lihat saja,” imbuhnya.

Diskusi dipandu peneliti PARA Syndicate Lutfia Harizuandini, dihadiri pembicara Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, Koordinator TePI Indonesia Jeirry Sumampow, dan Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo.

Tiga Indikasi

Sementara Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo memprediksi potensi keburukan yang terjadi selama proses Pilpres akan tereplikasi di Pilkada nanti. Ia menjelaskan tiga indikasi yang mengarah pada potensi tersebut. Pertama, ada kecenderungan Jokowi melakukan cawe-cawe di Pilkada melalui instrumentasi Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang berencana melanjutkan kerjasama politik hingga Pilkada.

Sebelumnya, KIM di Pilpres mengusung pasangan jagoan Jokowi, Prabowo-Gibran. Kerjasama ini membuat dinamika koalisi partai di Pilkada dalam banyak hal jadi terkondisikan. “KIM akan tetap kompak. Ini bisa jadi kendaraan politik bagi Jokowi agar tetap memberi pengaruh, terutama setelah dirinya selesai jadi presiden Oktober nanti,” papar Ari. Karena itu, faktor Jokowi masih diperhitungan di Pilkada.

Menurutnya, cawe-cawe Jokowi terlihat jelas dari manuver politik pengusulan menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilgub Sumatera Utara, yang mendapat dukungan Golkar – dan menyingkirkan kader partai sendiri Musa Rajekshah (Ijeck) dari bursa kandidasi. Hal yang sama juga terbaca dari dinamika elite politik dalam bursa kandidasi Pilgub Jakarta. Kabarnya KIM didorong oleh Jokowi untuk mengusung Ridwan Kamil demi menghadang Anies Baswedan di Jakarta.

Indikasi kedua, lanjut Ari, masih terjadi instrumentasi hukum yang ditengarai untuk kepentingan melanggengkan dinasti politik penguasa. Publik membaca ada aroma politik di balik Putusan MA terkait syarat batas usia calon kepala daerah di tengah tahapan Pilkada yang sudah berlangsung.

Putusan tersebut dicurigai akan memuluskan jalan bagi Kaesang Pangarep maju di Pilgub. “Ini persis polanya seperti yang terjadi menjelang Pilpres, di mana MK saat itu menerbitkan putusan yang menjadi karpet merah bagi Gibran ke Pilpres,” terangnya.

Selanjutnya, indikator ketiga, menurut Ari, ada potensi penyelewengan demokrasi dan konstitusi melalui politisasi bansos dan politik uang. Politisasi bantuan sosial (bansos) berpotensi kembali terjadi, mengingat kebijakan penyaluran bansos dikabarkan akan dilanjutkan Presiden Jokowi sampai Desember 2024.

Ia juga menyoroti mobilisasi politik yang membuat netralitas TNI-Polri dipertanyakan serta netralitas Pj Kepala Daerah dan ASN rawan konflik kepentingan. Meski saat ini demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, namun di tengah kegelapan itu, Ari berharap, “optimisme harus tetap diupayakan bersama. Kita sedang ditantang dan dipanggil untuk jangan pernah letih untuk mencintai Indonesia.”

Ketidakpastian Hukum

Adapun Jeirry Sumampow menyoroti ketidakpastian hukum dalam proses Pemilu lalu, dan hal ini mulai muncul lagi menjelang Pilkada. Selalu ada regulasi yang diubah di tengah jalan, termasuk soal Putusan MA. “Padahal harus jelas aturan mainnya di depan,” tegasnya.

Jeirry juga menyoroti Komisi Pemilihan Umum (KPU), selaku penyelenggara Pemilu, yang cenderung lebih sigap untuk menyesuaikan Peraturan KPU terhadap putusan-putusan yang menyokong nepotisme atau politik dinasti, alih-alih yang menyangkut aspirasi khalayak luas seperti afirmasi 30 persen perempuan dan aturan mengenai peserta pemilu mantan narapidana. Selain itu, KPU juga ditengarai terlibat kasus manipulasi dan jual beli suara di beberapa daerah.

Menengok apa yang terjadi di Pilpres, lanjut Jeirry, peserta pemilu berpotensi menormalisasi yang sebelumnya terjadi di Pilpres, termasuk menyoal pemasangan baliho dan spanduk di luar waktu kampanye. Peran pemerintah di Pemilu lalu juga ia anggap berlebihan sehingga memungkinkan cawe-cawe politik, termasuk memobilisasi TNI-Polri dan ASN serta politisasi bansos.

“Peran pemerintah mestinya dibatasi… Ke depan, kita tidak boleh lagi termakan oleh politik populisme, yang digunakan membangun dinasti, untuk itu kita harus melampaui populisme itu” kata Jeirry.

Ia juga mendorong agar angka partisipasi pemilih yang dirilis ke publik harus dipastikan betul kebenarannya. Pasalnya ada preseden bahwa pasca pemungutan suara Pemilu 2024 Februari lalu, yang muncul hanya persentase jumlah perolehan suara. Maka dari itu, mari kita amati dan awasi, karena kalau tidak, ini rawan manipulasi. Keburukan Pilpres Jangan Berlanjut di Pilkada!