DPD RI Resmi Tetapkan Pimpinan Alat Kelengkapan Tahun Sidang 2025-2026

JAKARTA, POLITIK.ARAHKITA.COM – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI resmi menyetujui pimpinan Alat Kelengkapan (Alkel) untuk Tahun Sidang 2025-2026. Keputusan ini diambil dalam sidang paripurna yang berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Proses pemilihan pimpinan Alkel sebelumnya dilakukan secara internal di masing-masing alat kelengkapan dengan memperhatikan keterwakilan subwilayah anggota DPD RI.

“Setelah melalui rapat internal, pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI untuk Tahun Sidang 2025-2026 telah terpilih dan disepakati. Apakah bisa disetujui di sidang paripurna ini? Setuju!” ujar Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, dikutip dari keterangan resmi.

Sidang dipimpin langsung oleh Sultan bersama Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, Tamsil Linrung, dan Yorrys Raweyai. Proses pemilihan berlangsung tertib, lancar, dan demokratis.

Sultan berharap pimpinan Alkel yang terpilih dapat bekerja secara kolektif dan kolegial, memperkuat fungsi DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi serta kepentingan daerah.

Saya mengucapkan selamat bekerja kepada pimpinan Alkel yang baru. Semoga dapat mengawal dan memperjuangkan aspirasi daerah dengan maksimal,” tambahnya.

Selain itu, pada akhir sidang, pimpinan DPD RI menyerahkan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukung dari pemerintah kepada Komite IV DPD RI. Hal ini menjadi bagian dari penyusunan pertimbangan DPD RI terkait anggaran.

“Pesan dari pimpinan dan anggota, pertimbangan DPD diharapkan dapat memberikan sorotan kritis terhadap penurunan dana transfer ke daerah,” jelas Sultan dikutip Antara.

Daftar Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2025-2026

Komite I

Ketua: Andy Sofyan Hasdam (Kaltim)

Waka I: Carel Simon Petrus Suebu (Papua)

Waka II: Bahar Buasan (Bangka Belitung)

Waka III: Muhdi (Jateng)

Komite II

Ketua: Badikenita Br Sitepu (Sumut)

Waka I: Angelius Wake Kako (NTT)

Waka II: A. Abd. Waris Halid (Sulsel)

Waka III: La Ode Umar Bonte (Sultra)

Komite III

Ketua: Filep Wamafma (Papua Barat)

Waka I: Dailami Firdaus (DKI Jakarta)

Waka II: Jelita Donal (Sumbar)

Waka III: Erni Daryanti (Kalteng)

Komite IV

Ketua: Ahmad Nawardi (Jatim)

Waka I: Novita Anakotta (Maluku)

Waka II: Elviana (Jambi)

Waka III: Sinta Rosma Yenti (Kaltim)

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD)

Ketua: Stefanus BAN Liow (Sulut)

Waka I: Marthin Billa (Kaltara)

Waka II: Abdul Hamid (Riau)

Waka III: Agita Nurfianti (Jabar)

Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT)

Ketua: Hasan Basri (Kaltara)

Waka I: Elisa Ermasari (Bengkulu)

Waka II: Muhammad Rifki Farabi (NTB)

Waka III: Mamberop Y. Rumakiek (Papua Barat Daya)

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU)

Ketua: Abdul Kholik (Jateng)

Waka I: R. Graal Taliawo (Maluku Utara)

Waka II: Sewitri (Riau)

Waka III: Muhammad Hidayattollah (Kalsel)

Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP)

Ketua: Gusti Farid Hasan Aman (Kalsel)

Waka I: Darmansyah Husein (Babel)

Waka II: Mirah Midadan Fahmid (NTB)

Waka III: Henock Puraro (Papua)

Badan Akuntabilitas Publik (BAP)

Ketua: Ahmad Syauqi (DIY)

Waka I: Abdul Hakim (Lampung)

Waka II: Yulianus Henock Sumual (Kaltim)

Waka III: Adriana Dondokambey (Sulut)

Badan Kehormatan (BK)

Ketua: Ismeth Abdullah (Kepri)

Waka I: Hilda Manafe (NTT)

Waka II: A. Ian Ali Baal Masdar (Sulbar)

Waka III: Hasby Yusuf (Malut)

Kelompok DPD RI di MPR RI

Ketua: Dedi Iskandar Batubara (Sumut)

Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara akan dipilih langsung oleh Ketua Kelompok DPD.