Golkar Tekankan Sistem Kepartaian Harus Sejalan dengan Presidensialisme

JAKARTA, POLITIK.ARAHKITA.COM – Partai Golkar menegaskan pentingnya membangun sistem kepartaian yang sejalan dengan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Konsistensi ini dinilai krusial agar roda pemerintahan berjalan efektif, stabil, dan akuntabel.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyatakan, desain sistem politik Indonesia tidak bisa dipisahkan dari kerangka dasar presidensialisme. Dalam sistem tersebut, model multipartai sederhana dianggap paling relevan untuk mendukung kinerja pemerintahan.

Menurutnya, sistem presidensial akan terus menghadapi hambatan serius apabila ditopang oleh konfigurasi partai yang terlalu terfragmentasi. Kondisi ini berpotensi memicu tarik-menarik kepentingan politik yang berkepanjangan dan melemahkan kemampuan pemerintah dalam mengambil keputusan strategis.

Ia menilai, tanpa upaya penyederhanaan sistem kepartaian, pemerintahan akan sulit bekerja secara optimal. Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh elite politik, tetapi juga oleh masyarakat luas yang menanggung biaya dari ketidakefisienan kebijakan.

Dalam konteks itu, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dipandang sebagai instrumen demokratis dan konstitusional untuk mendorong penyederhanaan sistem kepartaian secara alami. Kebijakan ini dinilai bukan sebagai bentuk pembatasan demokrasi, melainkan upaya memperkuat efektivitas sistem presidensial.

Sarmuji menegaskan bahwa penolakan terhadap parliamentary threshold berisiko mendorong lahirnya sistem multipartai ekstrem. Model tersebut dianggap tidak selaras dengan presidensialisme dan berpotensi menghambat stabilitas pemerintahan nasional dikutip Antara.

Partai Golkar, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan sistem politik yang rasional, konstitusional, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa. Baginya, isu ini bukan semata soal kepentingan partai, melainkan menyangkut masa depan tata kelola pemerintahan Indonesia.

Ia mengingatkan, sistem kepartaian yang terlalu terfragmentasi dapat melemahkan kapasitas negara dalam merespons tantangan strategis, baik di tingkat nasional maupun global.