Pilkada dan Pengembangan Pendidikan Politik Rakyat

Oleh: Thomas Koten

SETELAH pemilu presiden dan wakil presiden selesai, masyarakat Indonesia saat ini mulai fokus pada pilkada provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Mengingat pilkada sudah terjadi beberapa kali pasca reformasi, maka praksis politik demokratik yang berjalan pun sudah bisa dibaca oleh masyarakat.

Satu gelagat politik yang dapat terbaca adalah merebaknya politik uang dan bertebarannya janji palsu yang mengangkangi dan membodohi rakyat. Sejalan dengan itu, ketidakpedulian partai politik atau ketidakseriusan kaum elite politik di negeri ini pada upaya peningkatan kecerdasan politik rakyat, membuat ketidakpedulian rakyat terhadap merebaknya politik uang bertambah.

Belum lagi rasionalitas dan kecerdasan politik rakyat kerap dikelabui dengan yel-yel absurd pasangan calon pemimpin. Joget, dangdut, dan aneka hiburan yang kelihatan semarak, tetapi sebenarnya semakin mempertebal pembodohan politik rakyat.

Pendidikan Politik Rakyat

Karena itu yang diperlukan saat menjelang pilkada adalah bagaimana menjadikan perhelatan demokrasi ini sebagai momentum untuk pengembangan pendidikan atau pencerdasan politik rakyat.  Rakyat yang cerdas politik, tidak hanya menjadikan pilkada sebagai momentum pemilihan pemimpin daerah semata, tetapi mereka tahu bagaimana memilih pemimpin yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat, bukan memilih pemimpin yang hanya pandai membual dan gemar bagi-bagi uang.

Dengan pendidikan politik rakyat, maka rakyat yang selama ini dianggap belum cerdas politik –political illiterate- menjadi melek politik –political literate-. Atau dengan kata yang agak kasar, rakyat yang bodoh politik menjadi cerdas politik. Setidaknya, rakyat semakin memahami praksis politik yang berhubungan langsung dengan perbaikan nasib kesejahteraan rakyat.

Dengan kecerdasan politik, rakyat akan tahu kewajiban warga negara baik pada saat pilkada atau pemilu, maupun sesudahnya dengan ikut melakukan kontrol politik terhadap pasangan pemimpin yang telah dipilihnya. Rakyat semakin memahami akan tanggung jawab politiknya selama kekuasaan sedang berjalan.

Dengan kecerdasan politik juga, rakyat akan semakin tahu prinsip-prinsip demokrasi, tahu etika dan moral politik. Bahwa baik pemimpin maupun rakyat sendiri memiliki tanggung jawab moral politik yang sama untuk kebaikan bersama.

Rakyat akan tahu baik buruknya sebuah wajah kekuasaan. Bagaimana kekuasaan itu berjalan dalam dinamika kehidupan rakyat yang plural atau heterogen. Bagaimana kekuasaan itu semestinya dijalankan untuk kepentingan seluruh rakyat bukan kepentingan salah satu golongan atau pribadi.

Kerja Politik Parpol dan Pemerintah

Sekarang dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah dan parpol  sebagai pemilik tanggung jawab dalam membangun dan mengembangkan politik rakyat. Supaya dengan itu terjadi suatu policy yang komprehensif, menyeluruh, terpadu, intensif dan sistemik.

Ini butuh kerja yang terus menerus lewat dialog secara terbuka hingga sampai pada tingkat di mana rakyat sudah bisa mendidik dirinya, juga mengarahkan sesamanya supaya sama-sama menjadi melek politik.

Apabila sudah demikian, rakyat pun lama kelamaan sudah bisa hidup dalam kultur politik yang membahagiakan dirinya. Itu pula yang menjadi tujuan luhur politik yaitu suatu nilai agung dan mulia dalam mengelola dan menyelenggarakan negara yang dapat menyejahterakan rakyat seluruhnya.

Penulis adalah Analis Sosial-Politik.