Bahlil, Golkar, dan Demokrasi yang Dihantui “Alien”Teknologi

Oleh: Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D.
Rektor Universitas Paramadina

GAGASAN Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk mengakhiri pemilihan kepala daerah secara langsung kembali memantik perdebatan lama: antara efisiensi biaya politik dan hak dasar rakyat dalam demokrasi. Secara ekonomi, argumen mahalnya pilkada memang masuk akal. Namun, pemilihan tidak langsung bukanlah solusi bebas masalah karena hanya melibatkan elite politik.

Wacana serupa sebelumnya juga disampaikan Prabowo Subianto, termasuk dalam pidato HUT ke-60 Partai Golkar pada Desember 2024. Tujuannya jelas: menekan biaya politik dan mengurangi konflik sosial. Tetapi resistensi publik muncul karena kekhawatiran kemunduran demokrasi seperti pada era Orde Baru.

Demokrasi Langsung yang Tak Lagi Murni

Masalah mendasarnya bukan semata pada mahalnya pemilihan langsung, melainkan pada perubahan lanskap demokrasi itu sendiri. Dalam dua dekade terakhir, demokrasi Indonesia memasuki era baru: era algoritma, buzzer, bot, dan kecerdasan buatan.

Pemilu dan pilkada tak lagi sepenuhnya dijalankan oleh manusia. Dialog publik yang seharusnya lahir dari nurani kini dibanjiri suara mesin. Demokrasi berubah dari arena adu gagasan menjadi medan perang persepsi.

Ketika Mesin Mengalahkan Nurani Publik

Kehadiran AI dan teknologi manipulatif membuat demokrasi liberal semakin mudah dieksploitasi oleh elite yang menguasai modal dan infrastruktur digital. Suara rakyat bukan lagi refleksi kehendak bebas, melainkan hasil rekayasa algoritmik.

Akibatnya, pemimpin yang lahir sering kali merupakan produk pencitraan, bukan hasil penilaian rasional publik. Ini menjelaskan mengapa demokrasi hari ini terasa bising, emosional, dan miskin substansi.

Bahaya Kembali ke Demokrasi Elitis

Mengurangi pemilihan langsung memang berpotensi menekan masuknya mesin dan buzzer. Namun, mengembalikan pilkada sepenuhnya ke DPRD juga berisiko besar. Demokrasi bisa dibajak kembali oleh elite secara tertutup, melahirkan oligarki politik yang lebih rapi namun lebih kejam. Pilihan ini ibarat keluar dari satu krisis menuju krisis lain. Demokrasi tidak diselamatkan, hanya dipindahkan bentuk pembajakannya.

Negara yang Masih Gagap Mengatur Teknologi Politik

Masuknya AI ke ruang demokrasi seharusnya diimbangi regulasi ketat. Sayangnya, negara—termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital—masih belum memiliki kerangka jelas untuk membedakan kebebasan berekspresi manusia dan manipulasi mesin.

Padahal, demokrasi bertumpu pada moralitas dan kehendak bebas manusia. Mesin tidak memiliki legitimasi moral untuk ikut “berbicara” dalam demokrasi.

Mencari Jalan Tengah: Demokrasi Campuran

Karena itu, diperlukan inovasi politik. Salah satu jalan tengah adalah pendekatan demokrasi campuran (mixed method). Pemilihan kepala daerah dapat dilakukan oleh DPRD untuk menekan biaya dan manipulasi teknologi, namun kandidatnya berasal dari aspirasi publik.

Sebagai contoh, calon kepala daerah dapat diambil dari tiga anggota DPRD dengan suara terbanyak di wilayah tersebut. Model ini menjaga partisipasi rakyat sekaligus menutup ruang dominasi elite partai dan mesin politik.

Menjaga Demokrasi Tetap Manusiawi

Demokrasi Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Ia terancam runtuh bukan oleh rakyat, melainkan oleh teknologi tanpa etika. Tantangannya bukan memilih antara masa lalu dan masa kini, melainkan merancang masa depan demokrasi yang tetap manusiawi di tengah badai teknologi.