Politik, Pendidikan, Orang Miskin, dan Makan Bergizi Gratis

Oleh: Thomas Koten

SETIAP musim pemilu datang, tema tentang kemiskinan selalu jadi bahan kampanye paling populer. Hampir semua calon politisi bicara soal “keberpihakan kepada rakyat kecil” atau “program untuk kaum miskin.” Namun, setelah puluhan tahun, kemiskinan di negeri ini belum juga benar-benar tercabut dari akarnya.

Janji-janji politik datang silih berganti, tapi kemiskinan masih bertahan, seolah menjadi warisan turun-temurun yang sulit diberantas. Pertanyaannya: apa yang sebenarnya salah dalam cara kita memandang dan menanggulangi kemiskinan?

Program Bergizi Gratis dan Ilusi Solusi Cepat

Pemerintahan baru di bawah Presiden dan Wakil Presiden Prabowo–Gibran datang dengan semangat besar: memerangi stunting. Salah satu program unggulannya adalah makan bergizi gratis bagi sekitar 80 juta anak sekolah. Anggarannya mencapai lebih dari Rp400 triliun—angka yang fantastis.

Tidak ada yang salah dengan niat baik memberi makanan bergizi bagi anak-anak bangsa. Tapi, masyarakat juga perlu kritis: apakah program ini sekadar solusi jangka pendek, atau benar-benar bagian dari strategi besar menghapus kemiskinan?

Memberi makan kepada yang lapar tentu tindakan mulia. Namun, tanpa strategi untuk memastikan mereka tidak lapar lagi di masa depan, program semacam ini hanya jadi tambal sulam sementara. Kita seolah mengulangi pepatah lama dari Tiongkok: “Jangan beri orang miskin ikan, tapi berilah mereka kail agar bisa memancing sendiri.”

Pendidikan: Jalan Panjang Menuju Kemandirian

Masalah kemiskinan sejatinya tidak bisa diselesaikan hanya dengan perut yang kenyang. Akar persoalannya ada pada kesempatan—dan itu hanya bisa dibuka lewat pendidikan. Pendidikan adalah laboratorium masa depan bangsa, tempat sumber daya manusia ditempa agar mampu berpikir kritis, kreatif, dan mandiri secara ekonomi.

Sayangnya, sistem pendidikan kita masih jauh dari cita-cita itu. Sekolah memang mencerdaskan, tapi belum cukup kuat membekali anak-anak dari keluarga miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Banyak lulusan yang masih bingung mencari arah hidup, belum siap bersaing di dunia kerja, apalagi menciptakan lapangan kerja sendiri.

Inilah saatnya politik ikut bekerja serius di jalur pendidikan. DPR dan partai politik seharusnya tidak hanya sibuk membagi kursi dan kekuasaan, tapi memikirkan ulang arah pendidikan nasional. Pendidikan perlu diarahkan menjadi sarana pengentasan kemiskinan jangka panjang, bukan sekadar formalitas akademik.

Politik yang Punya Hati dan Keberpihakan

Politik sejati bukan hanya soal merebut kekuasaan, tetapi soal keberpihakan. Partai politik dan para wakil rakyat harus menunjukkan compassion—kepekaan dan solidaritas sejati terhadap kaum miskin. Karena orang miskin bukan sekadar angka statistik, mereka manusia yang punya harga diri, harkat, dan martabat.

Filsuf Hegel pernah menyebut solidaritas sejati lahir ketika seseorang berjuang di pihak mereka yang tertindas. Dalam konteks ini, keberpihakan politik seharusnya berarti bekerja untuk mengubah struktur yang tidak adil, bukan sekadar memberi sedekah dalam bentuk program populis.

Seperti saya tulis di Harian Merdeka pada 6 April 2009, kaum miskin menjadi miskin bukan karena malas, tetapi karena terjebak dalam ketidakadilan struktural dan sejarah politik yang timpang. Karena itu, solusi atas kemiskinan harus dimulai dari perubahan sistem dan cara berpikir, bukan belas kasihan sesaat.

Pendidikan yang Membebaskan

Pendidikan harus menjadi jalan pembebasan, sebagaimana diajarkan Paulo Freire. Pendidikan yang membebaskan berarti memberi ruang bagi kaum miskin untuk memahami realitas hidup mereka, mengkritisinya, dan menemukan jalan keluar sendiri. Bukan hanya diajari untuk patuh, tapi diajari untuk berpikir dan berdaya.

Pendidikan yang sejati bukan sekadar mencerdaskan, tapi juga mengangkat martabat manusia. Dengan pendidikan yang tepat, anak-anak dari keluarga miskin tak hanya bisa makan bergizi, tapi juga punya masa depan yang layak.

Akhirnya: Jangan Ada Dusta Lagi di Antara Kita

Rakyat sudah lelah dengan janji manis politik yang tak pernah ditepati. Kini saatnya berhenti menipu rakyat dengan program yang sekadar kosmetik. Program makan bergizi gratis bisa berjalan, tapi harus diiringi dengan strategi besar: reformasi pendidikan dan keadilan sosial.

Rakyat sudah miskin, jangan dibohongi lagi. Jika kebohongan terus berulang, maka yang akan runtuh bukan hanya kepercayaan, tetapi masa depan bangsa ini. Indonesia tidak pantas “di-Nepal-kan”—tidak pantas jatuh dalam tragedi sosial karena kebijakan politik yang abai terhadap akar kemiskinan.

Thomas Koten adalah analis sosial dan politik yang aktif menulis isu-isu kemiskinan, pendidikan, dan kebijakan publik di berbagai media nasional.