Politik Dinasti, Kode Etik, dan Perut Rakyat

Oleh: Thomas Koten

AKUSTIK ruang publik politik Indonesia mutakhir disesaki dua masalah yang berkaitan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres mendampingi Prabwo Subianto. Bahwa pencalonan Gibran mengentalkan politik dinasti yang tidak boleh terjadi dalam sebuah negara republik, dan melabrak kode etik, baik di Mahkamah Konstitusi- MK dan di Komisi Pemilihan Umum-KPU

Mengenai politik dinasti, sebenarnya banyak yang paham dan tidak terlalu menggubrisnya. Bahwasanya, secara hitam putih, pelabelan politik dinasti terhadap Gibran itu tidak 100 persen benar. Karena pencalonan wakil presiden kepada Gibran itu tidak diturunkan secara gratis ala Kerajaan dimana sang raja mangkat, singgasananya langsung diturunkan kepada sang putra mahkota. Sedangkan Gibran harus melewati proses demokrasi pada perhelatan pemilu, sehingga apabila Gibran tidak terpilih oleh rakyat, kursi wapres pun gagal diraihnya.

Hanya karena yang namanya politik demokratik yang penuh persaingan yang sangat keras dengan biaya yang sangat besar, yang biasa diselipi dengan black camaign, debat kusir dan politik saling memojokan pun menjadi tak terelakkan. Tetapi, sebenarnya protes keras terhadap pencalonan Gibran ini bukan lebih pada alasan politik dinasti. Yang ingin disasar adalah adanya rasa takut dan rasa curiga terhadap campur tangan kekuasaan Presiden Jokowi yang bisa menggunakan perangkat kerja negara untuk memenangkan Gibran yang merupakan anak kandungnya.

Kode Etik dan Moralitas Pemimpin

Pelanggaran kode etik yang kini dialamatkan kepada cawapres Girban hingga para guru besar dari berbagai universitas melancarkan kritik terhadap kekuasaan Presiden Jokowi, memang merupakan suatu hal yang tak bisa diabaikan. Dan apabila ditautkan dengan kepemimpinan masa depan, segala kritik itu pun mendapatkan pembenaran moral. Karena sebuah negara besar yang keberadaannya diharapkan selalu memiliki martabat yang luhur dan agung, sebuah suksesi yang berlangsung secara tidak bermartabat karena dinilai melanggar kode etik marupakan suatu yang mengerikan.

Hal itu mengingat, kata sosiolog Max Weber, pemimpin bukan saja sebagai panutan warga, tetapi juga merupakan tokoh sentral yang berperan dalam menyitir perkembangan zaman. Lewat kehadiran pemimpin, wajah sebuah bangsa dapat dibaca. Melalui citra dan uluran tangannya, perubahan dan perbaikan masyarakat dapat terselenggara.

Juga antrolog Cliford Geertz menulis, seorang pemimpin senantiasa diperlakukan sebagai suatu exemlary center yaitu suatu pusat yang penuh teladan. Di sini, keteladanannya harus dibaluti atau dibingkai oleh kepribadian yang penuh moral. Dengan demikian, melalui ide-ide brilian dan kata-kata bijak yang menyejukkan serta memberikan arah dengan sentuhan tangan yang berwibawa, segala implementasi kinerja sang pemimpin dapat berjalan dengan baik sesuai harapan.

Demikian juga kata seorang pakar di bidang kepemimpinan, Koestenbaum, dalam Leadership the Inner Side of Greatness, bahwa seorang pemimpin selalu berada dalam spektrum moral. Dalam diri seorang pemimpin sudah melekat kepribadian yang penuh moral dan etika. Karena kepribadian yang beretika dan moral, akan sangat menentukan kredibilitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsi kepemimpinan.

Masalahnya di sini adalah betapa sulit membayangkan jika seorang pemimpin yang dalam dirinya dan ruang lingkup yang menyertainya yang diharuskan penuh moral-etik itu, dinilai memiliki cacat etik sejak awal proses menjadi pemimpin. Seorang pemimpin politik kekuasaan yang lahir dari proses politik yang tak etis, akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas kepemimpinan pasca suksesi. Dikhawatirkan, sabda sang pemimpin tidak menjadi undang-undang dan komandonya tidak menjadi ketetapan hukum, ala Bung Karno.

Masalah Perut Rakyat

Masalahnya adalah bagaimana pengelolaan kepemimpinan pasca suksesi memiliki kewibawaan yang mumpuni. Misalnya, jika Prabowo–Gibran benar terpilih menjadi presiden dan wakil presiden 2024- 2029, lewat pemilu yang demokratis, berarti realitas politik menjelaskan bahwa rakyat tidak peduli dengan masalah etika yang kini diributkan di tataran elite negeri, termasuk para guru besar.

Bagi rakyat, masalah etika atau kode etik hanyalah masalah konsumsi para elite negeri, tidak menyentuh masalah rakyat. Masalah rakyat adalah sulit mendapatkan pekerjaan, biaya pendidikan dan kesehatan yang mahal, - tak terjangkau, terutama perutnya yang kosong, minta segera diisi. Kepada Prabowo- Gibranlah –jika terpilih-, mereka menaruh harapan besar untuk bisa memenuhi semua kesulitan itu.

Dan tatkala kesulitan rakyat itu dapat terpenuhi oleh Prabowo-Gibran, maka gugurlah semua debat kusir soal pelanggaran kode etik dan penolakan politik dinasti itu.

Semua warga negara adalah rakyat. Tetapi rakyat kecil-miskin, yang hidupnya penuh dengan berbagai kesulitan, itulah sesungguhnya pemegang kekuasaan tertinggi negara dalam bingkai demokrasi. Karena suara rakyat kecil yang hidup serba kesulitan itulah sesungguhnya suara Tuhan. Vox populi vox Dei itu.

Sekarang tinggal menunggu rakyat kecil yang jumlahnya jauh lebih banyak itu menunjukan jati diri dan eksistensi politiknya pada tanggal 14 Pebruari. Di atas jutaan suara rakyat kecil yang diiringi dengan doa- doa dan harapan mereka, Tuhan pasti lebih tahu, pasangan mana yang harus menang. Apabila Tuhan menghendaki, kekuatan apa pun di dunia ini tidak ada yang bisa menghalanginya. Semua menguap seperti embun pagi dan terbang seperti debu.

Thomas Koten adalah Analis Sosial Politik.