Sudah Menangkan Pilkada, PKS Sumut Tetap Dirombak

Pergantian pimpinan di kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Utara dinilai sangat berisiko, apalagi dilakukan menjelang pemilihan umum legislatif dan presiden yang memerlukan kerja keras untuk bisa meraih suara terbanyak.

Pengamat politik Sumatera Utara Yurial Arief Lubis di Medan, Kamis, mengatakan, pergantian sejumlah pimpinan di kepengurusan PKS Sumut terlalu berisiko bagi partai itu, karena dipastikan akan berdampak pada kinerja mesin partai menjelang pemilu legislatif dan pemilu presiden.

"Pimpinan PKS yang baru harus memulai dari awal untuk komunikasi dengan berbagai elit partai dan tokoh lainnya, dan ini belum tentu berjalan lancar," katanya.

Ketua Umum DPW PKS Sumut yang telah dicopot, H.M. Hafez ketika dikonfirmasi terkait alasan pencopotan dirinya dan pimpinan lainnya mengaku tidak mengetahui alasan pencopotan tersebut.

Padahal selama ini, kata dia, kepengurusan berjalan baik dan berbagai program juga berjalan baik terutama dalam membesarkan partai di Sumatera Utara.

"Kami sudah menyelesaikan semua tahapan pemilu legislatif seperti verifikasi partai, pemberkasan caleg dan tahapan pemilu lainnya, kita juga sudah berikhtiar maksimal memenangkan Eramas bersama mitra koalisi pada Pilgub Sumatera Utara 2018," katanya.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS resmi mencopot delapan dari sembilan Pimpinan Wilayah PKS Sumut.

Pencopotan itu langsung disampaikan oleh Ketua DPP PKS Tifatul Sembiring, Jumat (17/10), yang kemudian dilanjutkan dengan pelantikan pimpinan PKS Sumut yang baru.

Dalam pernyataannya, Tifatul sembiring menyampaikan bahwa pergantian itu merupakan dinamika yang wajar dalam mengkalkulasi komposisi yang tepat untuk menghadapi kompetisi pemilu legislatif 2019 mendatang.