Anies Simpan Ambisi 2019, Bisa untuk Modal 2024

Dalam beberapa kesempatan Anies Baswedan, yang memulai kariernya dengan bergiat di jaringan Gerakan Indonesia Mengajar, memperlihatkan keengganannya untuk maju berlaga dalam Pemilihan Presiden 2019.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Presiden Joko Widodo itu, yang kini menjadi orang nomor satu di Balai Kota DKI Jakarta, menyatakan bahwa dia memilih mengurusi Jakarta ketimbang bertarung di Pilpres 2019.

Sandiaga Uno, yang menjadi wakil Anies dalam pemerintahan DKI Jakarta, kepada wartawan pekan ini juga mempunyai pandangan serupa. Politikus Partai Gerindra itu mengatakan Anies lebih baik mengurusi Jakarta ketimbang berlaga di Pilpres 2019.

Pilihan Anis untuk tidak berlaga di PIlpres 2019, apalagi bila posisi yang diambilnya adalah menjadi calon presiden lawan petahana Joko Widodo, tampaknya merupakan hasil pertimbangan rasional, setidaknya bila kalkulasi politiknya didasarkan pada berbagai hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh lembaga polling apa pun.

Bila posisi yang ditempatinya adalah menjadi calon wakil presiden, yang juga melawan petahana, pertimbangan untuk maju dalam laga Pilpres 2019 boleh jadi justru menghadirkan kebimbangan antara konsisten tidak mau maju dan menerima tawaran untuk maju.

Apalagi bila capresnya adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang menjadi dalangnya dalam keberhasilan meraih kursi kekuasaan nomor satu di perpolitikan DKI Jakarta pada 2017.

Namun, apa pun posisi yang ditawarkan kepadanya untuk berlaga dalam Pilpres 2019, konsistensi Anies untuk tetap mengurusi DKI Jakarta sampai selesai justru menjadi modal penting bagi karier politiknya untuk merebut kursi RI 1, paling cepat untuk Pilpres 2024.

Mengapa? Anies tampaknya perlu memperlihatkan kinerja kepemimpinan birokratis sekaligus politisnya kepada publik dengan menjadi Gubernur DKI Jakarta hingga periode pertamanya sebelum mengikuti rivalitas dalam Pilpres.

Diakui atau tidak, Anies juga perlu mengembalikan citra personalnya seperti semula ketika Jokowi memilihnya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Saat itu, sebelum dihantam oleh lawan-lawan politiknya dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 dari berbagai sudut tentang kecenderungan sektarianismenya, Anies adalah sosok yang inklusif.

Pilgub DKI Jakarta memang memberikan kemenangan politik bagi Anies, namun banyak kerugian citra personalnya. Anies pun tak bisa mengelak untuk menari sesuai tabuhan gendang yang dimainkan oleh para politikus pendukungnya dan simpatisannya yang dalam beberapa kasus mengobarkan politik primordial.

Namun, politik adalah jagat dengan watak serba berkemungkinan. Semua citra personalnya yang primordial eksklusif yang digaungkan oleh lawan-lawan politiknya bisa secara pelahan namun pasti direduksi, diminimalisasi, dan dibersihkan lewat perjalanan kariernya sebagai gubernur di wilayah paling strategis dan menjadi pemasok capres di masa depan.

Tentu tak mudah untuk melakukan kerja pembuktian bahwa dia adalah sosok yang bisa inklusif dan bekerja untuk bangsa, sebagaimana dia buktikan saat mengelola Gerakan Indonesia Mengajar yang mengakibatkan keterpikatan Presiden Jokowi mengangkatnya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Soal kenapa dia dicopot oleh Jokowi, yang argumen-argumen liarnya berkembang penuh ketidakjelasan karena disuarakan dalam bingkai pertarungan politik menjelang Pilgub DKI Jakarta 2017, bisa dinetralkan dengan argumen ini: bahwa sebelum perombakan kabinet yang menyebabkan penggantian sejumlah menteri, konstelasi politiklah yang membuat rentan posisi Anies sebagai menteri.

Saat itu, Partai Amanat Nasional (PAN) yang sebelumnya gencar mengkritik kebijakan Jokowi beralih keluar dari Koalisi Merah Putih dan memilih menghamba ke Jokowi dengan bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat pendukung pemerintah. Anies yang merupakan menteri nonparpol jelas terpental untuk digantikan oleh sosok yang dimaui oleh politikus PAN. Secara tradisi, posisi Menteri Pendidikan memang langganan milik PAN. Ingat nama-nama Yahyah Muhaimin dan Bambang Sudibyo.

Fakta juga memperlihatkan bahwa menteri yang nonparpol yang tersingkir dari kabinet Jokowi bukan Anies semata. Itu sebabnya, persoalan terdepaknya Anies dari kementerian bisa lebih dijelaskan dalam konteks konstelasi politik yang lebih luas, bukan persoalan kinerja.

Apa yang perlu dicermati oleh Anies untuk meniti buih menuju kemenangan politik yang lebih tinggi di masa depan? Pertama jelas, dia harus terhindar dari kejahatan paling nista dalam jagat birokrasi, yakni korupsi dalam segala bentuknya.

Anies perlu senantiasa eling dan waspada bahwa dia sedang dalam radar lawan-lawan politiknya, yang siap menerkam ketika dia terlena. Berbagai trik lawan politik untuk memancing korbannya termakan bujukan koruptif tak pernah jeda.

Langkah lain yang tak kalah pentingnya adalah melakukan laku politik etis dan inklusif. Anies perlu sesegera mungkin mengucapkan belasungkawa kepada korban teroris sekaligus mengutuk aksi teroris. Ketika tejadi tragedi serangkaian peledakan bom di tiga gereja di Surabaya, Anies termasuk yang mengutuk dan mengucapkan belasungka terhadap korban.

Saat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok keluar dari penjara kelak, Anies perlu bersilaturahim guna memperlihatkan bahwa tak ada permusuhan personal dengan lawan polik yang dikalahkannya dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 itu.

Anies sesungguhnya punya modal penting bagi demokrasi di Indonesia. Sebagai politikus keturunan ras Arab, sepadan dengan Ahok yang berketurunan Tionghoa, keberhasilannya dalam posisi politik strategis akan memperindah lanskap demokrasi di Indonesia.

Rakyat Indonesia ternyata bisa menerima presiden dari WNI keturunan, entah Arab entah Tionghoa. Itu seperti rakyat Amerika yang bisa menerima Obama, minoritas kulit hitam, sebagai orang nomor satu di sana.

M Sunyoto (Antara)