Menghidupkan Kembali Politik Bonum Commune di Tengah Krisis Etika Politik Indonesia

Oleh: Engki Namang
Menteri Pendidikan, Aksi dan Kajian Strategis BEM STIH IBLAM Periode 2024–2025)

Ketika Politik Kehilangan Arah Moral

SITUASI politik Indonesia belakangan ini menghadapi tantangan serius, tidak hanya soal dinamika ekonomi dan perebutan kekuasaan, tetapi juga keretakan pada nilai moral dan etika dalam pengelolaan negara. Esensi politik sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan bersama (bonum commune) mulai terkikis oleh praktik korupsi, menguatnya oligarki, intoleransi, dan politik identitas yang meruncingkan polarisasi sosial.

Dalam pusaran itu, gagasan bonum commune—sebuah prinsip klasik dalam filsafat politik—patut diangkat kembali sebagai fondasi untuk menata ulang arah politik Indonesia: bukan sekadar arena pertarungan kekuasaan, tapi sebagai ruang pengabdian untuk kepentingan rakyat secara menyeluruh.

Bonum Commune: Nilai Dasar yang Terlupakan

Secara harfiah, bonum commune berarti "kebaikan bersama"—sebuah prinsip yang menegaskan bahwa seluruh kebijakan publik semestinya berpijak pada keadilan sosial, martabat manusia, dan kesejahteraan kolektif. Konsep ini mengingatkan bahwa kekuasaan publik bukanlah milik elit, melainkan amanah yang seharusnya digunakan untuk memperkuat solidaritas dan memberdayakan masyarakat.

Namun realita politik hari ini menunjukkan hal sebaliknya. Banyak kebijakan justru berpihak pada kepentingan segelintir kelompok atau korporasi besar, sementara suara rakyat kecil—terutama mereka yang berada di pinggiran sistem—tak lebih dari sekadar data atau objek politik. Ketimpangan antara keputusan negara dan kebutuhan nyata masyarakat pun makin terasa, terutama di bidang pendidikan, layanan kesehatan, dan keadilan ekonomi.

Ketimpangan dan Krisis Keadilan

Berbagai gejala krisis dalam politik Indonesia terlihat jelas di banyak sektor. Di bidang ekonomi, misalnya, kebijakan pembangunan sering kali memprioritaskan kepentingan pemodal besar ketimbang keberlanjutan lingkungan dan perlindungan masyarakat lokal. Di ranah sosial, intoleransi masih marak dan menunjukkan kegagalan negara dalam menjamin perlindungan bagi kelompok minoritas.

Kita patut bertanya: untuk siapa sebenarnya negara ini dikelola? Jika kebijakan yang dihasilkan tidak berakar pada bonum commune, maka yang tercipta adalah kebijakan yang timpang, eksklusif, dan jauh dari cita-cita keadilan. Contohnya, pemberian insentif fiskal dan pengaturan lahan yang lebih menguntungkan korporasi besar kerap kali dilakukan dengan mengorbankan hak masyarakat adat atau warga miskin kota.

Tak hanya itu, praktik politik uang dan berkembangnya dinasti politik telah mendistorsi makna demokrasi. Rakyat tak lagi sepenuhnya bebas memilih pemimpin yang mewakili aspirasinya, karena proses politik telah dibajak oleh kepentingan segelintir orang.

Mahasiswa dan Generasi Muda: Harapan yang Tak Boleh Padam

Dalam situasi seperti ini, peran mahasiswa dan anak muda menjadi sangat vital. Generasi muda adalah garda depan perubahan yang masih memiliki keberanian, kejernihan berpikir, dan idealisme untuk memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), sebagai representasi suara mahasiswa, mesti menjadi kanal perlawanan terhadap praktik politik yang menyimpang dari nilai moral. Melalui forum diskusi, aksi damai, maupun opini publik, mahasiswa bisa dan harus hadir sebagai kekuatan korektif yang mengingatkan elite politik untuk kembali pada prinsip bonum commune.

Lebih dari sekadar wacana, ini adalah bentuk komitmen terhadap bangsa—menolak politik transaksional dan membangun budaya politik yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat.

Menata Ulang Politik Menuju Masa Depan yang Lebih Adil

Agar politik benar-benar menjadi alat untuk mewujudkan kebaikan bersama, Indonesia butuh transformasi mendasar dalam beberapa aspek penting:

1. Pendidikan Kewarganegaraan yang Kritis
Pendidikan politik harus mengajarkan nilai keadilan, hak asasi, dan keterlibatan aktif warga negara. Masyarakat perlu dibekali pemahaman untuk mengawal kebijakan publik secara sadar dan kritis.

2. Transparansi dan Partisipasi Publik
Proses pembuatan kebijakan harus melibatkan masyarakat dari awal hingga evaluasi. Dengan demikian, keputusan yang lahir akan mencerminkan kepentingan publik, bukan elit semata.

3. Revitalisasi Etika Publik
Pemimpin dan penyelenggara negara harus kembali menjadikan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial sebagai pedoman utama. Etika publik tidak boleh ditawar dalam sistem demokrasi yang sehat.

4. Kolaborasi Lintas Sektor
Politik yang baik tak bisa dibangun hanya oleh satu pihak. Perlu kerja bersama antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan dunia usaha untuk menghasilkan kebijakan yang inklusif dan berpihak pada rakyat.

Menjadikan Politik sebagai Ruang Kemanusiaan

Politik seharusnya bukan alat untuk menguasai, melainkan jembatan untuk menciptakan keadilan, dialog, dan keseimbangan kesempatan bagi seluruh warga. Inilah panggilan besar bonum commune: mengembalikan politik kepada esensinya sebagai alat pembebasan dan pemberdayaan.

Kita perlu menata ulang cara kita berpolitik—berangkat dari nilai kemanusiaan, bukan hanya hitung-hitungan kekuasaan. Dengan semangat ini, mari kita bangun masa depan Indonesia yang lebih terbuka, adil, dan berpijak pada kebaikan bersama.

Penulis adalah Menteri Pendidikan, Aksi dan Kajian Strategis BEM STIH IBLAM Periode 2024–2025).