Dari Ruang Redaksi ke Bank Sentral: Jejak Thomas Djiwandono Menuju Kursi Deputi Gubernur BI

NAMA Thomas Djiwandono kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan sebagai Wakil Menteri Keuangan, melainkan setelah resmi dipilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri pada pertengahan Januari lalu.

Keputusan tersebut lahir dari rapat musyawarah Komisi XI DPR RI. Ketua Komisi XI, Misbakhun, menyampaikan bahwa penetapan dilakukan melalui mekanisme mufakat sebelum dibawa ke rapat internal dan kemudian ke Rapat Paripurna untuk memperoleh persetujuan pimpinan DPR.

Bagi Thomas, penunjukan ini bukan sekadar lompatan jabatan, melainkan kelanjutan dari perjalanan panjang yang berkelok—dan menarik—di dunia kebijakan publik, bisnis, hingga politik.

Berasal dari Keluarga Ekonomi, Berangkat dari Ilmu Sejarah

Meski kini berada di jantung kebijakan moneter nasional, Thomas tidak memulai kariernya sebagai ekonom. Ia lahir di Jakarta, 7 Mei 1972, sebagai putra dari Soedradjad Djiwandono—Gubernur BI periode 1993–1998—dan Biantiningsih Miderawati Djojohadikusumo, kakak dari Presiden Prabowo Subianto.

Alih-alih ekonomi, Thomas justru memilih Sejarah sebagai bidang studi sarjana di Haverford College, Amerika Serikat. Pilihan itu membentuk sudut pandangnya: membaca kebijakan bukan hanya lewat angka, tetapi juga konteks sosial dan geopolitik.

Pengalaman jurnalistiknya sebagai wartawan magang Majalah Tempo (1993) dan reporter Indonesia Business Weekly selepas lulus kuliah, ikut menempa kepekaan analitisnya—kemampuan yang kelak berguna saat berhadapan dengan isu-isu ekonomi strategis.

Dunia Keuangan Global dan Korporasi

Memasuki akhir 1990-an, Thomas mulai menapaki dunia keuangan profesional. Ia bekerja sebagai analis di Whetlock NatWest Securities, Hong Kong, lalu menjadi konsultan di Castle Asia, Jakarta.

Bekal akademiknya diperkuat lewat studi magister di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS), dengan fokus Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional—perpaduan yang mencerminkan lintasan kariernya.

Sejak 2004, Thomas bergabung dengan PT Comexindo International, bagian dari Arsari Group. Selama dua dekade, ia mengisi berbagai posisi strategis hingga dipercaya menjadi CEO (2010–2024). Pengalaman panjang di sektor swasta ini memberinya perspektif praktis tentang dunia usaha—sebuah modal penting dalam merumuskan kebijakan makro.

Persimpangan Politik dan Kebijakan Negara

Nama Thomas juga lekat dengan politik. Ia pernah menjabat Bendahara Umum Partai Gerindra sejak 2014, sebelum akhirnya mengundurkan diri dari kepengurusan partai per 31 Desember 2025.

Pada masa transisi pemerintahan 2024, ia masuk Tim Gugus Sinkronisasi Bidang Ekonomi dan Keuangan, membantu menjembatani kesinambungan kebijakan fiskal antara pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto dikutip Antara.

Tak lama berselang, Thomas dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan pada Juli 2024 dan tetap mengemban jabatan tersebut hingga era pemerintahan baru. Dari posisi inilah ia semakin dekat dengan pengambilan keputusan strategis negara.

Menuju Bank Indonesia

Pada 14 Januari 2026, Gubernur BI Perry Warjiyo mengajukan tiga nama calon Deputi Gubernur BI kepada Presiden Prabowo Subianto. Nama Thomas Djiwandono termasuk di dalamnya, bersama Dicky Kartikoyono dan Solikin M. Juhro.

Persetujuan DPR kemudian mengantar Thomas ke kursi baru di Bank Indonesia—lembaga yang pernah dipimpin ayahnya puluhan tahun silam, namun kini ia masuki dengan rekam jejak dan tantangan zaman yang berbeda.

Bukan semata soal warisan keluarga, perjalanan Thomas menunjukkan satu hal: lintasan lintas disiplin—dari sejarah, jurnalistik, korporasi, hingga negara—dapat bertemu di satu titik krusial kebijakan publik.