PDIP soal Koalisi Permanen: Loyalitas Utama Kami Tetap kepada Rakyat

JAKARTA, POLITIK.ARAHKITA.COM — Wacana pembentukan koalisi permanen antarpartai yang belakangan mengemuka kembali mendapat respons dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa bagi partainya, koalisi yang bersifat permanen sejatinya bukan antarpartai, melainkan dengan rakyat.

Menurut Hasto, sistem politik Indonesia pascareformasi telah mengembalikan hakikat kekuasaan ke tangan rakyat. Karena itu, PDIP memegang prinsip bahwa legitimasi politik sejati hanya bisa lahir dari kehendak publik.

“Bagi PDI Perjuangan, koalisi permanen itu dengan rakyat. Sistem politik kita setelah jatuhnya Soeharto menegaskan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan diperuntukkan bagi rakyat,” ujar Hasto di Jakarta, Minggu (15/2/2026).

Ia menambahkan, meski dinamika politik nasional terus bergerak dan konfigurasi kekuatan di parlemen bisa berubah, PDIP tetap konsisten pada prinsip kedaulatan rakyat. Dalam konteks itu, PDIP memilih untuk tidak ikut mencampuri keputusan atau strategi politik partai lain.

“Kerja sama antarpartai tentu dimungkinkan dalam dinamika politik. Namun jika ada partai yang menggagas kerja sama permanen, itu adalah bagian dari kedaulatan masing-masing partai,” tegasnya.

Wacana koalisi permanen sendiri sebelumnya mencuat dari Partai Golkar, yang disampaikan dalam hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 pada Desember lalu. Koalisi ini dirancang sebagai bentuk kerja sama politik jangka panjang, baik di parlemen maupun dalam pemerintahan.

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyebut koalisi permanen diperlukan untuk menjaga stabilitas politik dan memastikan kebijakan strategis pemerintah mendapat dukungan yang solid.

“Stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi pembangunan berkelanjutan,” kata Bahlil dalam keterangan pers, Minggu (21/12/2025).

Ia juga menegaskan bahwa koalisi permanen bukan sekadar alat memenangkan kontestasi elektoral, melainkan transformasi menuju kerja sama politik yang ideologis dan strategis, berbasis kesamaan platform serta agenda kebijakan jangka panjang.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, mengungkapkan bahwa komunikasi dengan fraksi-fraksi partai lain di parlemen telah dilakukan sebagai bagian dari penjajakan pembentukan koalisi tersebut.