Hasto Tegaskan PDIP Tolak Pilkada Dipilih DPRD, Dinilai Abaikan Mandat Rakyat

SURABAYA, POLITIK.ARAHKITA.COM -  Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan sikap tegas partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Menurutnya, mekanisme tersebut bertentangan dengan semangat reformasi dan berpotensi menjauhkan rakyat dari proses demokrasi.

Hasto menyampaikan bahwa sikap PDIP bukan keputusan sepihak, melainkan hasil penyerapan aspirasi kader dan rakyat yang dibahas secara terbuka dalam forum resmi partai.

 “Sikap partai sangat jelas dan diambil secara demokratis. Aspirasi rakyat kami serap melalui seluruh jajaran partai yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional,” ujar Hasto di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/1/2026).

Belajar dari Sejarah Orde Baru

Hasto menjelaskan, penolakan PDIP berangkat dari pengalaman sejarah bangsa pada masa Orde Baru, ketika kekuasaan yang terpusat menutup ruang partisipasi publik dan melemahkan legitimasi kepemimpinan daerah.

Menurutnya, kepala daerah yang tidak dipilih langsung oleh rakyat cenderung kehilangan kontrol publik dan rawan menyalahgunakan kekuasaan.

“Kepemimpinan yang tidak lahir dari mandat langsung rakyat berisiko melahirkan watak otoritarian, penyalahgunaan hukum, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” katanya, seperti yang dikutip dari Antara 

Ia menambahkan, reformasi telah mengamanatkan pentingnya legitimasi rakyat sebagai fondasi utama demokrasi di daerah.

“Dengan mandat langsung, kepala daerah memiliki legitimasi kuat dan tidak mudah dijatuhkan oleh DPRD,” ujar Hasto.

PDIP Akui Pilkada Langsung Masih Punya Tantangan

Meski demikian, Hasto tidak menutup mata bahwa pilkada langsung masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari politik uang hingga persaingan yang tidak sehat. Namun, menurutnya, solusi bukan dengan mencabut hak pilih rakyat.

PDIP, kata dia, berupaya menekan biaya politik melalui mekanisme internal partai dan semangat gotong royong.

“Rekomendasi pilkada di PDI Perjuangan tidak diperjualbelikan. Kader yang menyalahgunakan kewenangan akan kami beri sanksi tegas, termasuk pemecatan,” tegasnya.

Selain itu, PDIP juga memiliki strategi khusus dalam penempatan kader, terutama di wilayah strategis seperti daerah lumbung pangan, kawasan perbatasan, hingga Papua.

Hasto menilai mahalnya biaya politik juga tidak bisa dilepaskan dari lemahnya penegakan hukum di berbagai sektor. Ia mengingatkan, jika pilkada melalui DPRD tetap dipaksakan, hal itu berpotensi menciptakan jarak antara kehendak rakyat dan sistem politik yang dijalankan.