Soal Koalisi Permanen, PDIP Ambil Peran sebagai Penyeimbang Demokrasi

JAKARTA, POLITIK.ARAHKITA.COM - Dalam merespons wacana pembentukan koalisi permanen di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan tidak akan ikut terlibat. Juru Bicara DPP PDIP, Guntur Romli, menyampaikan bahwa partainya tetap memposisikan diri di luar pemerintahan dan memilih jalur independen.

Sikap tersebut, kata Guntur, merupakan komitmen internal PDIP untuk berperan sebagai partai penyeimbang. Artinya, PDIP tidak mempermasalahkan bagaimana koalisi permanen dibentuk, selama tidak mengarah pada dominasi kekuasaan yang berpotensi melemahkan demokrasi.

“Bentuknya mau apa pun, itu bukan komentar kami. Yang jelas, PDIP mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang,” ujar Guntur saat ditemui di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Guntur juga mengingatkan agar wacana koalisi permanen tidak berkembang menjadi struktur kekuasaan absolut. Menurutnya, dominasi politik yang terlalu kuat justru dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dikutip Antara.

Sebelumnya, gagasan mengenai koalisi permanen disampaikan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam Perayaan Puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta. Bahlil menilai koalisi permanen dapat menjaga stabilitas pemerintahan dan mencegah partai-partai bersikap pragmatis.

“Koalisi jangan hanya datang saat senang dan pergi saat susah. Politik bukan soal menuntut terus,” kata Bahlil saat menjelaskan gagasan tersebut.

Dengan posisi PDIP yang memilih tetap di luar pemerintahan, dinamika politik ke depan diperkirakan semakin menarik untuk dipantau—khususnya terkait keseimbangan kekuatan dan kualitas demokrasi di Indonesia.