Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, PDIP Siapkan Kajian Menyeluruh

BANDUNG, POLITIK.ARAHKITA.COM — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tengah mempelajari secara serius wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa kajian dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat serta prinsip-prinsip konstitusi.

Hasto menyebut bahwa setiap sistem politik memiliki kelebihan dan kekurangannya. Karena itu, PDIP ingin memastikan bahwa metode pemilihan kepala daerah mana pun yang dipilih harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

“PDI Perjuangan terus melakukan kajian. Setiap sistem punya plus-minus. Kami mencari mana yang paling membawa manfaat bagi rakyat,” ujar Hasto saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/12/2025).

Ia menambahkan bahwa keputusan mengenai mekanisme Pilkada—apakah tetap dipilih langsung oleh rakyat atau melalui DPRD—harus mampu memperkuat demokrasi dan memberi legitimasi kuat bagi para pemimpin daerah.

Menurut Hasto, esensi dari pemilihan kepala daerah bukan hanya soal mekanisme pemilihannya, tetapi soal kemampuan pemimpin daerah dalam membuat keputusan strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta menangani kesenjangan dan ketidakadilan.

“Yang terpenting adalah kepala daerah bisa menghasilkan keputusan politik yang mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengatasi ketidakadilan,” lanjutnya.
Hasto memastikan bahwa sikap resmi PDIP terkait usulan tersebut akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) awal tahun depan.

PDIP Pertimbangkan Aspirasi Publik dan Semangat Konstitusi

Dalam melakukan kajian, PDIP akan meninjau harapan masyarakat serta semangat konstitusi yang mengamanatkan pemilihan kepala daerah secara demokratis.
Hasto memahami bahwa Pilkada langsung selama ini dianggap memberikan legitimasi kuat kepada kepala daerah. Namun ia juga mengakui adanya argumentasi lain yang mengemuka terkait beban biaya politik yang tinggi dalam Pilkada langsung.

“Kami tidak menutup mata. Presiden Prabowo juga menyoroti mahalnya biaya Pilkada langsung—mulai dari biaya kampanye hingga komunikasi politik—yang bisa membuat kepala daerah rentan terseret kasus korupsi,” katanya dikutip Antara.

Usulan Golkar dan Respons Presiden Prabowo

Wacana Pilkada melalui DPRD kembali mencuat setelah Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyampaikan usulannya pada HUT ke-61 Golkar, Jumat (5/12/2025). Menurut Bahlil, pemilihan via DPRD bisa mengurangi kerumitan serta biaya besar yang selama ini membayangi Pilkada langsung.

Presiden Prabowo Subianto, yang hadir dalam acara tersebut, merespons positif gagasan tersebut. Ia menilai sistem demokrasi harus dirancang sedemikian rupa agar tidak memunculkan ongkos politik yang memberatkan.

“Kalau DPRD kabupaten dan provinsi sudah dipilih rakyat, kenapa tidak sekalian kepala daerahnya dipilih lewat DPRD? Selesai,” ujar Presiden.

PDIP kini berada dalam posisi untuk menimbang berbagai pandangan tersebut sebelum mengambil sikap politik resmi.