Kim Jong Un Kembali Terpilih Pimpin Partai Berkuasa Korea Utara

JAKARTA, POLITIK.ARAHKITA.COM – Kongres Partai Pekerja Korea yang digelar setiap lima tahun kembali menetapkan Kim Jong Un sebagai sekretaris jenderal partai berkuasa Korea Utara. Keputusan ini diambil secara bulat pada hari keempat sidang kongres, Minggu (22/2/2026), sebagaimana dilaporkan media pemerintah Korean Central News Agency (KCNA), Senin (23/2/2026).

KCNA menyebut pemilihan kembali tersebut menegaskan kepemimpinan Kim di tengah penekanan pada capaian strategis negara, termasuk penguatan kemampuan nuklir sebagai inti pencegahan perang. Di bawah kepemimpinannya, “kemampuan pencegahan perang dengan menjadikan tenaga nuklir sebagai intinya telah meningkat secara signifikan,” tulis KCNA.

Kim Jong Un sebelumnya mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin tertinggi partai pada Kongres Januari 2021. Kala itu, Partai Pekerja Korea menghidupkan kembali jabatan sekretaris jenderal sebagai posisi tertinggi, menggantikan ketua. Jabatan sekretaris jenderal sebelumnya dipegang mendiang ayahnya, Kim Jong Il, yang wafat pada Desember 2011 dan kemudian dianugerahi gelar sekretaris jenderal abadi pada April 2012.

Selain isu pertahanan, KCNA menyoroti klaim keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi nasional lima tahun, termasuk penetapan kebijakan pengembangan ekonomi mandiri yang stabil. Laporan itu juga menyebut kepemimpinan Kim telah meningkatkan “martabat dan kehormatan” Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) di kancah internasional serta membentuk lingkungan eksternal yang dinilai kondusif.

Dari luar negeri, Presiden China Xi Jinping menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya kembali Kim. Melalui kantor berita Xinhua, Xi menyatakan kesiapan Beijing bekerja sama dengan Pyongyang untuk “menulis babak baru” hubungan bilateral dilansir Antara.

Dalam sidang kongres, pejabat senior partai Ri Il Hwan—yang mengusulkan pemilihan kembali Kim—memuji keputusan Pyongyang mengirim pasukan untuk membantu Rusia dalam perang melawan Ukraina. Menurutnya, langkah itu menunjukkan “martabat sejati” pasukan Korea Utara di medan perang asing.

Kongres juga memilih anggota Komite Sentral serta merevisi aturan partai. Sejumlah nama lama tidak tercantum dalam daftar keanggotaan baru, termasuk Ketua Parlemen Choe Ryong Hae, penasihat pertahanan Ri Pyong Chol, dan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Pak Jong Chon, yang diduga terkait faktor usia. Hasil kongres ini diperkirakan akan menentukan arah kebijakan Korea Utara untuk lima tahun ke depan, mencakup ekonomi, hubungan luar negeri, dan pertahanan.