Gerindra Dorong Kajian Pilkada Lewat DPRD, Soroti Biaya Politik yang Membengkak

JAKARTA, POLITIK.ARAHKITA.COM – Partai Gerindra menyatakan dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah—mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota—melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Skema ini dinilai lebih efisien dan layak dipertimbangkan sebagai alternatif sistem pilkada langsung.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, menyebut bahwa mekanisme pemilihan oleh DPRD dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan yang selama ini melekat pada pilkada langsung, terutama terkait biaya dan durasi proses politik.

Menurutnya, mulai dari penjaringan kandidat, tahapan pemilihan, hingga pembiayaan, sistem pemilihan melalui DPRD dinilai lebih ringkas dan terukur. Ia mencontohkan besarnya dana hibah APBD untuk pilkada yang terus meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir.

“Pada 2015, anggaran pilkada masih di kisaran Rp7 triliun. Namun pada 2024, nilainya melonjak menjadi lebih dari Rp37 triliun. Angka sebesar itu seharusnya bisa dialihkan untuk program-program yang lebih produktif bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Selain beban anggaran daerah, Sugiono juga menyoroti tingginya ongkos politik yang harus ditanggung calon kepala daerah. Kondisi ini, menurutnya, kerap menjadi penghalang bagi figur-figur kompeten yang memiliki kapasitas, namun tidak memiliki modal finansial besar.

“Evaluasi ini penting agar orang-orang yang benar-benar ingin mengabdi tidak tersingkir hanya karena mahalnya biaya kampanye,” kata Sugiono, yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dikutip Antara.

Gerindra menilai, pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak serta-merta mengurangi kualitas demokrasi. Pasalnya, anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih langsung melalui pemilu, sehingga tetap memiliki legitimasi politik.

Bahkan, kata Sugiono, mekanisme ini justru memungkinkan pengawasan publik yang lebih fokus terhadap kinerja wakil rakyat dalam menentukan pemimpin daerah. Partai politik pun dituntut untuk tetap selaras dengan aspirasi konstituennya agar dapat bertahan di daerah.

Ia juga meyakini bahwa pemilihan melalui DPRD berpotensi menekan polarisasi sosial yang kerap muncul dalam kontestasi pilkada langsung. Meski demikian, Gerindra menekankan pentingnya keterbukaan dan partisipasi publik dalam setiap tahap pembahasan.

“Pembahasan harus melibatkan semua elemen dan tidak boleh bersifat tertutup. Masyarakat tetap harus punya ruang untuk mengawal aspirasi yang disalurkan melalui wakilnya di legislatif,” pungkasnya.