Gerindra Setujui Penghentian Tunjangan DPR dan Stop Perjalanan Luar Negeri

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyetujui penghentian sejumlah tunjangan anggota dewan yang dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Keputusan ini juga diikuti dengan larangan bagi anggota fraksi melakukan perjalanan kerja ke luar negeri.

Ketua Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan respons atas keresahan publik terkait fasilitas berlebihan yang dinilai mencederai kepercayaan rakyat.

“Fraksi Gerindra mendengar langsung aspirasi rakyat yang menolak adanya tunjangan-tunjangan tidak pantas. Karena itu kami siap meninjau ulang sekaligus menghentikan tunjangan tersebut,” kata Budisatrio di Jakarta, Sabtu (30/8/2025).

Selain soal tunjangan, ia menginstruksikan agar seluruh anggota Fraksi Gerindra tetap berada di dalam negeri dan aktif menyerap aspirasi masyarakat.

“Tidak ada satu pun anggota Fraksi Gerindra yang diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Saat ini yang lebih penting adalah turun ke lapangan dan mendengarkan keluh kesah rakyat,” tegasnya.

Sebagai Wakil Ketua DPP Partai Gerindra, Budisatrio menambahkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan instruksi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa seluruh kader di parlemen wajib menjaga amanah rakyat melalui sikap yang empatik serta mengutamakan kepentingan publik.

“Kepercayaan rakyat adalah amanah. Setiap anggota dewan wajib menjaganya dengan sikap, tindakan, dan ucapan yang pantas,” ujarnya.

Budisatrio juga menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka dalam sejumlah aksi demonstrasi di Jakarta, Makassar, dan daerah lain. Ia menyebut insiden tersebut sebagai pengingat bahwa demokrasi harus dijalankan dengan lebih adil.

“Atas nama pribadi dan Fraksi Gerindra, kami menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. Tragedi ini adalah duka kita bersama sebagai bangsa,” ucapnya.

Menurutnya, rangkaian peristiwa tersebut harus dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem demokrasi dan tata kelola negara.

“Dengan tulus, kami memohon maaf. Demokrasi berdiri di atas kebebasan berpendapat, dan kewajiban kami adalah melindungi hak itu,” pungkas Budisatrio dikutip Antara.