Golkar Tetapkan Fatsun Politik: Kader DPR Dilarang Menyerang Kebijakan Prabowo

JAKARTA, POLITIK.ARAHKITA.COM — Fraksi Partai Golkar di DPR RI resmi menetapkan “fatsun politik” bagi seluruh anggotanya. Intinya tegas: kader Golkar di parlemen dilarang menyerang kebijakan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seiring posisi Golkar sebagai bagian dari koalisi pemerintah.

Ketua Fraksi Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji menjelaskan, fatsun ini merupakan konsekuensi logis dari komitmen politik Golkar untuk mendukung agenda pemerintahan, termasuk Astacita Presiden Prabowo. Golkar, kata dia, juga mendorong terbentuknya koalisi permanen yang solid dalam berbagai situasi.

“Koalisi itu bukan hanya saat kebijakan populer. Tapi juga ketika kebijakan tidak populer. Kita hadapi bersama,” ujar Sarmuji dalam perayaan HUT ke-58 Fraksi Partai Golkar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Tak hanya itu, Sarmuji menegaskan fatsun kedua: anggota Fraksi Golkar dilarang menyerang rekan sendiri. Mengingat banyak kader Golkar yang duduk di kabinet, setiap kritik seharusnya disampaikan lebih dulu secara internal.

“Kalau ada masukan, sampaikan sebelum rapat. Jangan sampai jeruk makan jeruk,” ucapnya.

Fatsun ketiga menyangkut sikap terhadap keputusan negara. Menurut Sarmuji, kebijakan yang telah ditetapkan negara tetap bisa dievaluasi, namun tidak boleh diserang secara destruktif. Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis yang masih memiliki ruang perbaikan.

“Kalau ada kelemahan, tugas kita menyempurnakan lewat masukan, bukan menyerang,” katanya.

Adapun fatsun keempat menekankan larangan mengubah keputusan yang telah disepakati koalisi. Dalam kesempatan itu, Sarmuji turut menyapa Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI Bambang Hariyadi, yang hadir dalam acara tersebut.

Ia bahkan menitipkan pesan agar fatsun politik Golkar itu disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo sebagai mitra koalisi. “Empat fatsun ini sudah kami susun. Nanti bisa dilaporkan juga ke Pak Presiden,” tutup Sarmuji.