Rapimnas Golkar Rekomendasikan Pilkada Dipilih DPRD, Tekankan Demokrasi Partisipatif

JAKARTA, POLITIK.ARAHKITA.COM – Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, salah satunya mengusulkan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa usulan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat yang menekankan keterlibatan publik secara substantif dalam proses demokrasi.

“Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” ujar Bahlil dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu (21/12/2025).

Evaluasi Sistem Pemilu Nasional

Selain isu Pilkada, Rapimnas Golkar juga merekomendasikan penyempurnaan sistem pemilu nasional. Menurut Bahlil, sistem proporsional terbuka tetap dipertahankan, namun perlu perbaikan menyeluruh pada aspek teknis penyelenggaraan, kualitas penyelenggara, serta tata kelola pemilu.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pemilu berlangsung lebih jujur, adil, dan mampu menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Peran Civil Society dan Algorithm Society

Dalam rekomendasi lainnya, Partai Golkar menekankan pentingnya penguatan peran masyarakat sipil (civil society) dan masyarakat algoritma (algorithm society) sebagai pilar demokrasi di era digital.

Bahlil menjelaskan, kedua elemen tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan antara negara dan masyarakat, sekaligus memperluas ruang partisipasi politik yang lebih bermakna. Penguatan ini juga diarahkan untuk menciptakan ruang digital yang sehat, berkualitas, dan bertanggung jawab.

Rapimnas Perdana di Era Kepemimpinan Baru

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji menjelaskan bahwa Rapimnas I Tahun 2025 merupakan rapimnas perdana di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum.

Rapimnas yang digelar di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, ini dihadiri seluruh perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar tingkat provinsi dan difokuskan pada pembahasan internal organisasi.

“Karena sifatnya internal, kami tidak mengundang pihak eksternal untuk hadir,” ujar Sarmuji dikutip Antara.